Belum Ada Penaganan Fisik, PUPR Masih Matangkan Desain Perencanaan Jalan Amblas di Bogor

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Kementerian PUPR melalui PPK 5.2 DKI - Provinsi Jawa Barat masih terus melakukan pematangan desain perbaikan jalan amblas di Jalan Shole Iskandar, Kota Bogor.

Perwakilan PPK 5.2 DKI - Jawa Barat sudah melakukan peninjauan dan pengecekan, serta analisa jalan amblas tersebut.

Kepala Pengawas Lapangan PPK 5.2 Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat Kemen PUPR, Arimi Indira Suralena mengatkan pihaknya akan melakukan penanganan darurat sementara dulu.

"Terkait desainnya masih dimatangkan oleh pihak perencana," katanya saat dihubungi TribunnewsBogor.com,  Rabu (8/9/2021).

Sebelumnya diberitakan Pemerintah Kota Bogor terus melakukan upaya kordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera dilakukan perbaikan jalan amblas di Jalan Sholeh Iskandar Kota Bogor tepatnya di Simpang menuju arah Jalan Raya Cilebut.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan bahwa jalur tersebut merupakan kewenangan oemerintah pusat sehingga dirinya sudah mebyurati balai besar jalan nasional untuk dilakukan perbaikan

"Kita nunggulah sambil dorong percepatan balai besar merespon untuk perbaikan, kita tidak ingin setelah jadi bencana baru ditangani," ujarnya.

Maka dari itu kata Dedie pihaknya juga sudah melakukan beberapa langkah.

Namun untuk sementara waktu kata Dedie akan dibatasi tonase kendaraan yang melintas.

Sementara itu ditempat terpusah Kepala Pengawas Lapangan PPK 5.2 Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat Kemen PUPR, Arimi Indira Suralena mengatakan, pihaknya akan melakukan survey dan pengujian lebih lanjut untuk dapat dicarikan penanganan yang tepat dari masalah penurunan jalan tersebut.

Indri menyebutkan, beberapa alternatif penanganan sementara yang mungkin dilakukan yaitu retak pada jalan ditutup dengan Asphalt Sealant agar air tidak masuk kedalam timbunan.

Bisa juga dengan pemasangan plat baja untuk membantu mengurangi beban dinding penahan tanah.

"Tim teknis kami akan melihat dan melakukan survey serta pengujian lebih lanjut untuk segera direncanakan penanganannya,” ujar Indri.

Sementara itu, sambung dia, terkait penanganan permanen hal itu sedang dalam pengajuan.

"Setelah ditinjau oleh tim teknis dari Kemen PUPR, rencananya penanganan permanen bisa dilaksanakan tahun ini atau pada 2022," katanya.