Breaking News:

Temui KSP Moeldoko, Bima Arya Bahas soal Program Strategis Kota Bogor

Bima Arya mengatakan ada beberapa hal yang dibicarakan dengan KSP Moeldoko salah satunya terkait berbagai isu strategi

Editor: Soewidia Henaldi
istimewa/Pemkot Bogor
Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/9/2021). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/9/2021).

Apa saja yang dibahas?

Bima Arya yang datang mengenakan batik berwarna coklat hitam tiba di Kantor Staf Presiden pada jam 13.10 WIB.

Kemudian langsung menuju ruangan bertemu KSP Moeldoko yang didampingi Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia Jaleswari Pramodhawardani.

Usai pertemuan tersebut, Bima Arya mengatakan ada beberapa hal yang dibicarakan dalam pertemuan sekitar 70 menit tersebut, salah satunya terkait berbagai isu strategis yang memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

“Saya dan Pak Moeldoko berkoordinasi terkait dengan beberapa program strategis Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor melakukan komunikasi dengan Kantor Staf Presiden secara intensif sejak periode pertama saya menjabat. Kami mengkoordinasikan program strategis Kota Bogor agar mendapat dukungan Pemerintah Pusat, mulai dari infrastruktur, transportasi publik sampai pembangunan ekonomi,” ungkap Bima Arya di Jakarta.

Ia menambahkan, di sela-sela perbincangan juga dibahas penuntasan beberapa persoalan sosial yang terjadi, salah satunya terkait tuntasnya masalah GKI Yasmin melalui proses mediasi yang melibatkan banyak pihak, mulai dari warga dan tokoh masyarakat lokal, pimpinan agama di Kota Bogor sampai tokoh nasional.

“Kami mendiskusikan model resolusi konflik melalui mediasi yang bisa menjadi model bagi penyelesaian konflik di wilayah lainnya di tanah air. Tapi, saya tekankan kepada Pak Moeldoko bahwa model penyelesaian konflik tidak mesti sama. Semua memiliki faktor keunikan tersendiri,” ujarnya.

“Tapi paling tidak proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa sangat menentukan. KSP Moeldoko sampaikan apresiasi dan sepakat untuk mengangkat model mediasi ini sebagai referensi bagi penyelesaian konflik di wilayah lain,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa Kepala Staf Kepresidenan sangat mengapresiasi dengan jalan panjang penyelesaian polemik GKI Yasmin.

“Alhamdulillah kasusnya sudah selesai dan saya rasa ini perlu diapresiasi mengingat proses ini merupakan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, melibatkan stakeholder yang ada,” ujar Jaleswari.

“Saya rasa Kota Bogor layak untuk dijadikan kota ramah HAM mengingat proses penyelesaian konflik yang relatif berlangsung damai dan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya melibatkan pihak GKI tapi juga masyarakat sekitar. Dan ini merupakan kolaborasi yang luar biasa,” pungkasnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved