Breaking News:

Komnas HAM Temukan Penggunaan Arus Listrik Tak Wajar di Lapas Tangerang, Ini Kata PLN

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mencatat ada persoalan masuknya penggunaan arus listrik dalam sel di Lapas Kelas I Tangerang yang terbakar pada Ra

Editor: Ardhi Sanjaya
Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM
Garis polisi di lokasi musibah kebakaran maut di Lapas Kelas I Tangerang, Rabu (8/9/2021). (Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- PT PLN (Persero) memberikan respon terkait adanya temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut ada instalasi listrik tak wajar di Lapas Kelas I Tangerang yang terbakar pada Rabu (8/9/2021).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Banten, Sandika Aflianto mengatakan, pihaknya memastikan untuk selalu kooperatif terkait adanya insiden ini.

“Pada prinsipnya PLN sangat kooperatif dan membantu sepenuhnya terkait proses yang sedang berlangsung,” ucapnya saat dikonfirmasi Tribun Network, Minggu (12/9/2021).

Sementara itu, Manager PLN UP3 Cikokol, Adi Fitri Atmojo juga menjelaskan, dalam hal instalasi ini kewenangan PLN hanya sampai pada kWh meter.

Sehingga peran serta pelanggan untuk ikut menjaga instalasi pelanggan yang menjadi tanggung jawabnya sangat vital.

“Instalasi di rumah pelanggan harus sering dicek dan dipastikan apakah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui Lembaga Inspeksi Terdaftar (LIT), penggunaannya juga harus dipastikan aman misalnya tidak menumpuk stekker," katanya.

Alat kWh meter di bangunan milik pelanggan merupakan alat pengukur dan pembatas (APP) kelistrikan yang dipasok PLN.

Sebagai pengukur, alat ini mencatat pemakaian listrik oleh pelanggan.

Sebagai pembatas, kWh meter ini menjadi titik batas kewenangan antara PLN dan pelanggan.

"Dari kWh meter ke instalasi pelanggan adalah tanggung jawab pelanggan,” jelas Adi Fitri.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved