Hadiri Dialog Indonesia-Korea IK-CEPA, Sekda Kota Bogor Syarifah Dorong Pengembangan UMKM

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah menghadiri Dialog Indonesia - Korea 'Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) dan UMKM Daerah, Kolaborasi Ekonomi dan Fasilitasi Perdagangan ke Pasar Korea Selatan' di Pullman Hotel and Resort, Kota Bandung, Jumat (17/9/2021).

Dialog yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah RI (BKSP DPD) secara resmi dibuka Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin.

Menurut Syarifah, Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Small and Medium Enterprise merupakan salah satu pelaku ekonomi yang signifikan di Indonesia.

"UKM merupakan fenomena yang memberi kesinambungan di dalam fondasi perekonomian Indonesia. Upaya dan kebijakan untuk mengembangkan UKM telah menjadikannya objek pembinaan yang dinamis," jelasnya.

Saat ini Sekda menilai UKM belum memiliki sensitivitas terhadap tingkat perubahan dan persaingan. Kondisi tersebut membuat UKM menjadi kurang memiliki daya saing, terutama atas produk produk yang dihasilkan.

Disamping itu, wabah pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian secara global membuat penurunan yang sangat signifikan terhadap investasi antar negara. Untuk itu perlu memperkuat kerja sama di antara negara-negara dalam menghadapi wabah Covid-19.

IK-CEPA menurut Syarifah merupakan kerja sama untuk memaksimalkan potensi ekonomi kedua negara, yang antara lain melalui peningkatan arus perdagangan barang, jasa, investasi dan perpindahan perseorangan berupa tenaga kerja.

Dia memaparkan, penerapan kerja sama dapat dioptimalkan secara positif dalam pembinaan UMKM yang berorientasi pasar. Salah satunya adalah teknologi informasi yang dirakit secara komprehensif dan berbasis jaringan informasi pasar serta mudah diakses oleh para pelaku UMKM dan pengiriman elektronik Surat Keterangan Asal (SKA) yang dapat menawarkan peningkatan dalam transparansi, mengurangi biaya, serta menghemat waktu dalam proses administrasi bea cukai, eksportir, importir, bank dan pemangku kepentingan lainnya.

IK-CEPA sebagai salah satu wujud komitmen kedua negara untuk saling mempererat hubungan ekonomi di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan dalam beberapa tahun terakhir sebelum akhirnya dihadapkan pada situasi Covid-19. Dalam konteks ini, diharapkan IK-CEPA dapat membantu pemulihan ekonomi kedua negara secara lebih cepat.

Di Kota Bogor, Syarifah menyebut, terdapat produsen eksportir perusahaan besar sebanyak 18 perusahaan, 31 komoditi, sedangkan UMKM eksportir, sebanyak 28 UMKM, 16 komoditi. Nilai ekspor sebesar US$70.927.921,51 dengan negara tujuan Amerika, Afrika, Asia dan Eropa.

Potensi UMKM Kota Bogor yang mempunyai peluang untuk dikerjasamakan seperti home decor, produk daur ulang kertas, keramik, produk daur-ulang kertas, kerajinan bambu, Macrame sarung bantal dan gantungan pot, edukasi mainan anak, produk kulit (tas, sepatu, jaket), fashion (pakaian jadi), kain batik, tas, aksesoris, minuman, pupuk, hasil hutan /kapas, makanan, minuman, pupuk, rempah-rempah, kerajinan buku mata, kopi, kain, gula semut, madu, tempe dan tanaman hias.

Untuk memperkuat daya saing dan mengembangkan UMKM Kota Bogor, kolaborasi dan fasilitasi kerja sama dalam bidang digitalisasi, alih teknologi atau research and development, pendampingan usaha, tenaga ahli, pengembangan kewirausahaan (Start Up), business matching dan akses pasar.

Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin mengatakan, tak bisa dipungkiri Indonesia dan Korea Selatan memiliki kedekatan, terutama dalam pendekatan budaya yang dinilai merupakan modal kuat untuk menjalin hubungan yang lebih dalam bagi masyarakat kedua negara.

Mahyudin menuturkan, budaya dapat menjadi salah satu sarana komunikasi efektif yang bisa berdampak pada peningkatan hubungan bisnis dan kedekatan tersebut semakin tercermin melalui Penandatanganan Perjanjian IK-CEPA yang ditandatangani pada 18 Desember tahun 2020.

DPD sebagai wakil rakyat daerah melalui BKSP kata Mahyudin berupaya menjembatani berbagai kerja sama antar negara yang tidak terbatas hanya pada bidang keparlemenan, tetapi juga memfasilitasi kerja sama ekonomi, sosial, budaya antar negara dengan pendekatan antar parlemen. Kegiatan tersebut diharapkan berdampak positif.