Nasib Menantu Nia Daniaty Terseret Kasus Dugaan Penipuan CPNS, Terkuak Status Rafly di Ditjen PAS

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Keluarga penyanyi kawakan Nia Daniaty belakangan ini jadi sorotan karena sang anak, Olivia Nathania dilaporkan ke polisi.

Tak hanya anak Nia Daniaty, kasus yang telah memakan 225 korban dengan total kerugian Rp 9,7 Miliar ini juga menyeret nama menantunya Rafly N Tilaar.

Pihak kepolisian pun telah memanggil Rafly Tilaar dan Olivia Nathania untuk diperiksa lebih lanjut, namun keduanya kompak tak hadir karena alasan kesehatan.

Status Rafly N Tilaar Menantu Nia Daniaty Terbongkar, Ternyata . . .

Rafly N Tilaar pun harus menerima imbas kasus ini. Tak hanya berurusan dengan polisi, ia pun harus diperiksa oleh lembaga tempatnya bekerja.

Rafly Tilaar adalah pegawai di Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kabag Humas Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti membenarkan Rafly N Tilaar adalah pegawai di instansinya.

Baca juga: Singgung Lesty dan Karma, Nikita Mirzani Ungkit Kisah Miris Istri Rizki DA Diserang Fans saat Hamil

Dari keterangan Rika pula terbongkar status Rafly N Tilaar belum diangkat menjadi anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Saudara Rafly adalah calon pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Januari 2021."

"Sempat ditempatkan atau diperbantukan di Nusa Kambangan dan beberapa lapas, dan bulan September kemarin baru bergabung kembali di sini," jelas Rika, dikutip dari Youtube Intens Investigasi, Kamis (7/10/2021).

Suami Olivia Nathania Diperiksa oleh Dirjen Hukum dan HAM

Tak tinggal diam, pihak instansi tempat Rafly bekerja langsung menanggapi kasus yang menjerat menantu Nia Daniaty itu.

Pihaknya bahkan sudah meminta Direktorat Hukum dan HAM untuk memeriksa Rafly.

"Kami sudah melakukan permintaan data atau pemeriksaan terhadap adanya aduan masyarakat yang melibatkan saudara Rafly."

"Sudah beberapa hari berproses sejak aduan itu masuk ke kami, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan langsung respons cepat, sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan HAM," jelasnya.