Arteria Dahlan Sebut Jaksa, Polisi, & Hakim Tak Boleh Di-OTT, Novel Baswedan: Bisa Ya Berpikir Gitu

Dalam sebuah diskusi daring, Arteria menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak seharusnya dilakukan kepada polisi, jaksa, dan hakim.

Editor: Tsaniyah Faidah
Tribunnews.com
Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ikut merespons pernyataan Arteria Dahlan yang menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak seharusnya dilakukan kepada polisi, jaksa, dan hakim. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pernyataan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan tengah menjadi sorotan.

Dalam sebuah diskusi daring, Arteria menyebut operasi tangkap tangan ( OTT) tidak seharusnya dilakukan kepada polisi, jaksa, dan hakim.

Sebab, menurutnya, aparat penegak hukum tersebut adalah simbol negara.

"Bukan karena kita pro-koruptor, karena mereka adalah simbol- simbol negara di bidang penegakan hukum," kata Arteria dalam diskusi bertajuk 'Hukuman Mati bagi Koruptor, Terimplementasikah?' pada Kamis (18/11/2021).

Sementara, setelah dihubungi secara terpisah, Arteria kembali menjelaskan maksud dari pernyataannya.

Baca juga: Harta Kekayaan Achmad Husein, Bupati Banyumas yang Minta KPK Beri Kabar Sebelum OTT

Arteria tidak membantah pernyataan tersebut.

Ia justru membenarkan, para jaksa, polisi, dan hakim adalah simbol negara di bidang penegakan hukum yang harus dijaga marwah kehormatannya.

"Sebaiknya aparat penegak hukum, polisi, hakim, jaksa, KPK, itu tidak usah dilakukan instrumen OTT terhadap mereka."

"Alasannya pertama mereka ini adalah simbolisasi negara di bidang penegakan hukum, mereka simbol-simbol, jadi marwah kehormatan harus dijaga," kata Arteria saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/11/2021).

Ia menilai, OTT selama ini justru membuat gaduh dan menyebabkan rasa saling tidak percaya (distrust) antarlembaga.

Oleh sebab itu, menurut Arteria, OTT hendaknya tidak dimaknai sebagai satu-satunya cara untuk melakukan penegakan hukum.

Ia meyakini, lembaga-lembaga penegak hukum memiliki penyidik-penyidik yang andal sehingga dapat menguak sebuah kasus korupsi dengan melakukan konstruksi perkara, tidak hanya lewat OTT.

"Bukan hanya disharmoni lagi, sehingga hubungannya pada rusak, sehingga jauh dari apa yang dicita-citakan."

"Sedangkan kalau hanya untuk melakukan penegakan hukum ya kita masih bisa punya instrumen-instrumen yang lain," kata Arteria.

Baca juga: Terima Suap Rp 18,9 Miliar, KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Tersangka

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved