Pembahasan RAPBD Masih Belum Tuntas, DPRD Soroti Program Prioritas yang Harus Diprioritaskan
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyimpulkan bahwa belum ada kata sepakat atas seluruh postur RAPBD 2022.
Penulis: Lingga Arvian Nugroho | Editor: Vivi Febrianti
lihat foto
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, lingga Arvian Nugroho
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor beberapa waktu lalu mengadakan Rapat pembahasan RAPBD 2022 Kota Bogor.
Namun dalam pembahasan yang berlangsung alot tersebut belum disepakati mengenai RAPBD 2022.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyimpulkan bahwa belum ada kata sepakat atas seluruh postur RAPBD 2022.
"Kami mengapresiasi sudah seimbangnya belanja dan pendapatan di dalam RAPBD 2022 melalui pemangkasan (rasionalisasi) belanja daerah, tapi kami belum menyetujui penuh, karena kami belum punya pandangan yang sama tentang rencana pemangkasan beberapa program prioritas, padahal program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat”, jelas Atang, Kamis (25/11/2021).
Salah satu program prioritas yang diusulkan dikurangi oleh TAPD adalah terkait jumlah bantuan RTLH. Dari rencana semula sebanyak 4.500 menjadi 3.500 penerima.
"Salah satu hal yang krusial adalah terkait anggaran RTLH. Banyak warga yang membutuhkan. Mendesak dianggarkan, sementara anggaran untuk infrastruktur tengah kota ataupun pembebasan lahan yang belum jelas urgensinya seharusnya dapat ditunda," imbuh Atang
Selain RTLH, dalam kesimpulan rapat tersebut Atang meminta kepada TAPD agar beberapa program prioritas tidak di rasionalisasi.
“Penyelesaian Masjid Agung, pembangunan sekolah baru (SD dan SMP), rehabilitasi gedung sekolah rusak, iuran BPJS warga miskin, beasiswa, penanganan covid, honor guru ngaji, dana fasilitasi disabilitas, jalan Indobaso, penanggulangan banjir, dan infrastruktur wilayah harus diutamakan dan tidak dipangkas”, tegas Atang
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Zaenul Mutaqin.
"Program prioritas jangan dipangkas. Kalau prioritas, harusnya diperkuat. Pemerintah juga harus yakin pendapatan akan naik, untuk membiayai belanja prioritas, jangan sampai pandemi covid-19 selalu jadi alasan. Kita harus optimis di tahun 2022”, tegas dia.
Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata, meminta agar TAPD Kota Bogor kembali merumuskan rasionalisasi anggaran tanpa harus memotong pos anggaran RTLH.
Sebab menurutnya, anggaran untuk pembangunan RTLH merupakan salah satu pos esensial yang harus dijaga karena programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Saya minta RTLH tetap bisa dipertahankan 4.000 rumah dan sesuai target bahwa dalam lima tahun itu kita bisa menyentuh 20 ribu rumah. Jadi saya minta anggarannya jangan dipangkas," kata Dadang.
Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana juga menyinggung soal rencana adanya rasionalisasi RTLH sebanyak 1000 rumah.
