Breaking News:

UMK Bogor 2022

Usulkan UMK Bogor 2022 Naik 7,2 Persen, Asosiasi Pengusaha Ancam Pidanakan Bupati Ade Yasin

UMK Kabupaten Bogor tahun 2022 diusulkan Bupati Ade naik sebesar 7,2 persen menjadi Rp 4,5 juta dari angka Rp 4,1 juta di tahun 2021.

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Tsaniyah Faidah
Ist/Apindo Kabupaten Bogor
Ketua DPK Apindo Kabupaten Bogor Alexander Frans menunjukan surat penolakan atas rekomendasi kenaikan UMK 2022 Kabupaten Bogor. 

Laporan Wartawan TribunnewaBogor, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Bupati Bogor Ade Yasin terancam dipidanakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor pasca mengeluarkan surat rekomendasi kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022.

UMK Kabupaten Bogor tahun 2022 diusulkan Bupati Ade naik sebesar 7,2 persen menjadi Rp 4,5 juta dari angka Rp 4,1 juta di tahun 2021.

Ketua DPK Apindo Kabupaten Bogor Alexander Frans menilai rekomendasi kenaikan upah ini menyalahi aturan yang mana angkanya jauh lebih tinggi dari batas upah 2022 berdasarkan perhitungan PP 36 tahun 2021.

Kata dia, seperti di daerah lainnya di Jawa Barat, bilamana diperlukan pada saatnya DPK Apindo Kabupaten Bogor juga akan melakukan upaya hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.

"Sekali lagi mohon maaf kepada Bupati Bogor hal ini harus terjadi karena sudah ada aturan hukum yang mengikat," kata Alexander Frans dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (28/11/2021).

Dia mengatakan bahwa pihaknya juga terpaksa bersurat kepada Gubernur Jawa Barat sesuai surat Nomor  21.491/XI/DP-K tanggal 25 November 2021 dengan tembusan depertemen terkait.

Isinya terkait tentang penolakan atas Surat Bupati Bogor Nomor 561/1355-Disnaker Tanggal 25 November 2021 yang dinilai menyalahi aturan dalam merekomendasikan UMK 2022 Kabupaten Bogor.

"Selain melanggar PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, juga melanggar tertib administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam menjalankan Kebijakan Strategis Nasional khususnya di bidang Pengupahan," kata Frans.

Bahkan Gubernur Jawa Barat, kata dia, juga terancam sanksi sesuai Undang-Undang tersebut bilamana menetapkan UMK Bogor 2022 termasuk Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat bila mengeluarkan penetapan yang melanggar aturan pengupahan.

Frans menjelaskan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 109/PUU-XVIII/2020 tanggal 29 Juni 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021.

UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan PP No 36 tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku sampai ada perbaikan oleh Pemerintah dan DPR RI dalam waktu minimal untuk 2 tahun sejak putusan atau sampai 2023.

Artinya, lanjut Frans, aturan pengupahan tahun 2022 dan 2023 harus mengacu pada aturan pengupahan yang sekarang yaitu PP Nomor 36 tahun 2021.

"Risiko pejabat memang kalau harus menghadapi demo, tetapi tidak perlu lah sampai menerbitkan sesuatu produk hukum yang tidak berdasarkan hukum," ungkapnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved