RAPBD Kota Bogor Tahun 2022 Rp 2,45 Triliun, Anggaran Diarahkan untuk Pemulihan Ekonomi
DPRD Kota Bogor juga menekankan agar Pemkot Bogor mulai melakukan pemerataan pembangunan di wilayah untuk penanganan banjir dan infrastruktur.
Penulis: Lingga Arvian Nugroho | Editor: Ardhi Sanjaya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - DPRD Kota Bogor bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor sudah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menjelaskan RAPBD Kota Bogor tahun 2022 sebesar Rp 2,45 triliun.
Rencana pembangunan Kota Bogor akan mengarah kepada pemulihan dan peningkatan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Meski anggaran penanganan Covid-19 tetap prirotas, namun pos anggaran untuk peningkatan ekonomi akan lebih ditingkatkan.
"Prioritas 2022 tetap menyiapkan penanganan Covid-19. Namun fokus lainnya adalah pemulihan ekonomi, baik melalui program peningkatan ekonomi masyarakat, maupun belanja pemerintah yang mungkin menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujar beberapa waktu lalu saat acara ngariung dengan media Bogor.
Tak hanya itu, program seperti pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 25 ribu juga tetap menjadi prioritas.
DPRD Kota Bogor juga menekankan agar Pemkot Bogor mulai melakukan pemerataan pembangunan di wilayah untuk penanganan banjir dan infrastruktur.
"Sesuai dengan RPJMD, target pembangunan RTLH akan tetap menjadi prioritas, ditambah penyelesaian Masjid Agung, iuran BPJS warga tidak mampu, beasiswa, pembangunan sekolah, RS, insentif guru ngaji, dan dana sosial untuk disabilitas. Disamping itu, kami juga mendorong agar pembangunan SMP, sistem drainase untuk mengatasi banjir dan infrastruktur mulai diratakan ke wilayah-wilayah, tidak hanya terpusat di tengah kota saja," tegasnya.
Dilokasi yang sama, Eka Wardhana menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi perhatian DPRD, dimana teman-teman disabilitas yang kurang tersentuh bisa mendapatkan keleluasaan kegiatan dengan adanya perda disabilitas.
"Untuk itu kami mencoba memfasilitasi teman-teman disabilitas agar lebih mendapatkan perhatian dengan cara menerbitkan perda disabilitas," ujar Eka.
Pada kesempatan itu hadir hadir juga Ketua Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV DPRD Kota Bogor.
Ketua Komisi II Rusli Prihatevy, mengatakan fokus dari komisi II DPRD Kota Bogor, dijelaskan oleh Rusli masih tertuju kepada penyehatan PDJT dan peningkatan pendapatan.
"PDJT ini kami ingin bisa berakselerasi. Dengan adanya biskita, itu menurut saya sudah baik, tapi nahkoda (Dirut PDJT, red) ini yang menjadi fokus kita. Kami ingin PDJT dipimpin oleh direksi yang bisa mengembalikan marwah perusahaan pelat merah ini," kata Rusli.
Sementara itu dari Komisi III, Zaenul Mutaqin menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang masih berjalan hingga akhir tahun ini.
