Komisi IX DPR-RI Lakukan Kunjungan ke Balai Kota Dengan Tujuan Mengentaskan Stunting di Kota Bogor
Kunjungan itu, secara spesifik dengan tujuan pengawasan pelaksanaan program percepatan penanganan stunting di Kota Bogor.
lihat foto
"Dari 2.000 orang, 800 orang yang diikuti perjalanan kesehatannya mengalami permasalahan penyakit tidak menular.
Seperti jantung, diabetes, hipertensi dan stroke. Ini permasalahan yang cukup serius.
Dan konon katanya dari penelitian itu masyarakat kurang makan sayur, buah, dan protein," urai Dedie.
Permasalahan - permasalahan itu, sambung Dedie, diharapkan bisa menjadi perhatian juga bagi para anggota legislatif di tingkat pusat merumuskan kebijakan anggaran mengurangi potensi terganggunya kesehatan masyarakat.
Jadi, tidak hanya melalui anggaran daerah saja.
Menambahkan, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah melakukan berbagai kegiatan untuk mengurangi angka stunting.
Terutama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).
"Seperti pemberian PMT (pemberian makanan tambahan), baik dari APBD maupun APBN.
PMT tersebut tak hanya untuk ibu hamil, namun juga untuk balita gizi buruk, balita gizi kurang, ibu hamil yang terpapar Covid-19 dan balita Covid-19 serta nakes (tenaga kesehatan) Dinkes yang terpapar covid," papar Syarifah.
Tak hanya itu, sambung Sekda, Dinkes melalui posyandu - posyandu di wilayah juga melakukan pemantauan pertumbuhan balita.
Lalu juga kerja sama dengan lintas sektor melalui konvergensi stunting.
Pelayanan tata laksana gizi buruk beserta rujukan ke rumah sakit bila diperlukan juga dilakukan.
Begitu juga dengan distribusi obat - obatan hingga multivitamin bagi ibu atau balita itu sendiri.
"Kendala yang ada selama pandemi dalam intervensi adalah di tutupnya pelayanan kesehatan di posyandu dan adanya rasionalisasi anggaran.
Sehingga kita berinovasi dari membuat posyandu mobile hingga kunjungan door to door dengan protokol kesehatan yang ketat," katanya.
