Jokowi : Ada Kapolda-Kapolres Baru Datang ke Sesepuh Ormas yang Sering Buat Keributan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Presiden Jokowi mengaku heran dengan sikap sejumlah kapolda hingga kapolres yang baru dilantik malah sowan ke pimpinan organisasi masyarakat (ormas) yang dikenal kerap terlibat keributan.

Teguran itu disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya kepada Kepala Kesatuan Wilayah Polri dan TNI di Bali, Jumat (3/12/2021).

Jokowi mulanya mengaku sudah lama ingin mempertanyakan masalah ini kepada jajaran kepolisian.

"Saya sudah lama sekali ingin menyampaikan, ada kapolda baru, ada kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini?" tanya Jokowi kepada peserta acara.

Presiden Joko Widodo pun mengingatkan soal kewibawaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat memberikan arahan tersebut.

Jokowi meminta agar ketegasan dan kewibawaan tidak hilang dari Polri.

"Ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya sudah lama sekali ingin menyampaikan, ada kapolda baru, ada kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan," ujar Jokowi.

"Bener ini? (Lalu) saya tanya ke kapolres. Kenapa bapak melakukan ini? (Dijawab) supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum," tegasnya.

Oleh karenanya, dia meminta agar kewibawaan Polri terus dijaga.

Pada kesempatan yang sama kepala negara juga menyinggung soal peristiwa penghapusan sejumlah mural yang berisi beragam kritikan untuk dirinya maupun pemerintah.

Jokowi pun menyinggung soal survei indeks kebebasan berpendapat yang hasilnya mengalami penurunan.

Menurutnya penurunan terjadi karena masyarakat memiliki persepsi sesuai apa yang dilihat sehari-hari.

Sehingga dirinya meminta agar pendekatan aparat kepada masyarakat harus persuasif dan mengedepankan dialog.

"Contoh kecil-kecil saja. Mural dihapus. saya tahu enggak mungkin itu, perintahnya Kapolri juga enggak mungkin. Perintahnya Kapolda juga enggak mungkin. Perintahnya kapolres juga mungkin enggak mungkin," ujarnya.

"Itu sebetulnya urusan di polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu, beritahu kapolsek-kapolsek, sampai kapolsek diberitahu. Itu urusan kecil," lanjut Jokowi.

Dia menuturkan, pernah datang ke sebuah daerah yang terdapat peristiwa dihapusnya mural.

Akibatnya, kondisinya menjadi gaduh karena dianggap dirinya mempersoalkan sampai ke daerah.

Padahal menurutnya, dia sudah biasa menerima kritik, fitnah maupun dihina.

"Urusan mural, oh urusan mural saja ngapain sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah sudah biasa. Ada mural saja takut. Ngapain? Baca ini hati-hati," tegasnya.

"Ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif," ungkap Jokowi.

Dia pun menegaskan, jangan sampai setiap warga yang menyampaikan kritik lantas dipanggil.

Menurutnya, perlu dilihat apakah yang disampaikan mengganggu ketertiban atau tidak.

Apabila tidak, Jokowi meminta tak perlu ada pemanggilan.

"Kritik dipanggil. Mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya silahkan, tapi kalau enggak, jangan, karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya," tambahnya.

Kapolri Minta Anggota Polisi Hindari Gaya Hidup Berlebihan

Sementara sehari sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggotanya tidak berperilaku hedonis atau bergaya hidup berlebihan.

Tidak bergaya hedonis, menurut Kapolri, merupakan salah satu langkah untuk mengurangi potensi perselisihan antara anggota polisi dengan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Jenderal Listyo menyampaikan hal ini dalam wawancara eksklusif bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi, yang ditayangkan di Program Rosi Kompas TV, Kamis (2/12/2021).

Dalam wawancara, Rosiana Silalahi meminta tanggapan Kapolri soal adanya penilaian dari sejumlah kalangan bahwa salah satu faktor berulangnya bentrokan antara anggota polisi dan TNI adalah soal kecemburuan terhadap fasilitas dan juga akses di berbagai bidang.

Menjawab pertanyaan itu, Listyo Sigit Prabowo mengakui adanya isu-isu soal kecemburuan tersebut.

Karena itu dia selalu menekankan kepada para anggota kepolisian agar tidak bergaya hidup berlebihan.

"Suara-suara di bawah memang kadang kala itu masih muncul sehingga kemudian bagaimana tentunya di lapangan hal-hal yang memiliki potensi adanya seperti itu. Saya selau tekanan, jangan bergaya hidup berlebihan, jangan hedonis, jangan melakukan hal-hal yang kemudian, jangankan di mata teman-teman di mata masyarakat juga itu tidak bagus, " ujar Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri mengakui soal kesenjangan memang harus menjadi bagian dari evaluasi di internal kepolisian.

Dengan demikian polisi bisa selalu dekat dengan masyarakat dan bekerja sama dengan institusi lain.

"Dan itu juga kan bagian dari hal yang harus dievaluasi di internal kami. Itulah yang kemudian menjadi modal agar Polri ini juga kemudian bisa dekat dengan masyarakat, dengan teman-teman bisa kerja sama, baik dengan kawan-kawan TNI," paparnya.

Dia mengatakan adanya persepsi soal kesenjangan tersebut harus dibenahi.

Caranya ialah dengan memperbaiki perilaku agar persepsi terkait hal itu tidak muncul.

"Persepsi terhadap hal seperti itu yang harus dibenahi. Dibenahi tentunya dengan sikap dan perilaku yang dimunculkan sehingga hal-hal seperti itu bisa dikurangi," tegasnya.

Kapolri menyebut potensi bentrok anggota TNI dan Polri memang selalu ada.

Namun harus terus dicari akar permasalahannya sehingga dapat diselesaikan.

Hal lain yang harus dilakukan untuk mengurangi potensi bentrok ialah para komandan TNI dan Polisi di lapangan harus terus terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama.

Dengan demikian terjadi sinergisitas.

“Itu yang penting. Karena kita menyadari TNI dan Polri ini pilar utama negara sehingga wajib hukumnya untuk kedua pilar ini kokoh. Kokoh yang harus berjalan bersama beiringan dan jangan sampai terjadi masalah,” ungkapnya.

Seperti diketahui sejumlah insiden bentrokan personel TNI dan Polri kembali terjadi di November 2021 kemarin.

Hal ini menambah daftar panjang gesekan anggota dua institusi tersebut yang terus berulang.

Terakhir, tercatat perkelahian terjadi pada 27 November 2021. Video perkelahian tersebut viral di sosial media, memperlihatkan keributan antara personel Satgas Nanggala Kopassus dengan Satgas Amole di Timika Papua, tepatnya di lokasi Ridge Camp PS RCTU Mile 72.

Sebelumnya pada Rabu 24 November 2021, juga terjadi perkelahian yang videonya viral di media sosial.

Video memperlihatkan baku hantam antara seorang prajurit TNI dengan dua orang personel polisi lalu lintas di Kecamatan SIrimau, Kota Ambon, Maluku.

Kedua insiden itu diketahui dipicu masalah sepele.

Di Papua bentrokan terjadi hanya karena masalah harga rokok.

Sementara di Ambon karena kesalahpahaman saat penindakan pelanggaran lalu lintas.

Sebagian berita tayang di Kompas.com: Singgung Kewibawaan Polri, Jokowi: Ada Kapolda-Kapolres Baru Datang ke Sesepuh Ormas yang Sering Buat Keributan...