Jadi Peringatan, Ini Manfaat Big Data untuk Kurangi Risiko Bencana Alam

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Teknologi Big Data semakin dibutuhkan guna memperkuat mitigasi bencana berdasarkan dampak dan peringatan risiko.

Rentetan bencana alam menyadarkan akan pentingnya sistem mitigasi yang tangguh.

Penggunaan teknologi tersebut dapat mewujudkan mitigasi 4.0, yang berarti dapat mengurangi risiko bencana alam.

Untuk semakin memahami penggunaan tekologi itu, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Sumberdaya Manusia (Fema) IPB University menyelenggarakan webinar bertema “Pemanfaatan Big Data dalam Mitigasi Bencana sebagai Bentuk Komunikasi Risiko dan Krisis”, beberapa waktu lalu.

Founder PT Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi mengungkapkan bahwa berita dari media daring lebih terstruktur dan mengandung data kebencanaan.

Dengan menekstrak data bencana menggunakan teknologi komputasi bahasa, berita daring menjadi lebih representatif dan membahas apa yang tidak ada di media sosial, sebab media sosial cenderung terkena bias pengguna.

Menurutnya, cuitan netizen di media sosial terhadap kejadian bencana menjadi sumber penting untuk mendapat informasi kebencanaan.

Data dari Open Source Intelligence dapat menjadi pemantauan dan analisis kebencanaan di seluruh Indonesia.

"Informasi tersebut dapat diklasifikasi dalam beberapa kategori yaitu peristiwa bencana, penyaluran bantuan dan lokasi bencana,” jelasnya yang juga menjadi Founder Drone Emprit tersebut.

Ia melanjutkan, klasifikasi informasi penting dibuat agar informasi menjadi bermakna untuk monitoring dan analisis.

Sistem Big Data dapat menjadi masukan bagi strategi komunikasi dan penyusunan kebijakan.

Ismail berharap strategi komunikasi diperlukan agar publik menjadi subjek dalam mitigasi bencana.

Jurnalis Kompas, Ahmad Arif juga memaparkan bahwa bencana selalu berdimensi manusia.

Beberapa negara sukses menggunakan Big Data selama pandemi, seperti China dan Korea Selatan. Big data dapat dimanfaatkan untuk komunikasi risiko.

Ia mengatakan, di i Indonesia, pengendalian data informasi masih dikendalikan oleh pemerintah.
Contohnya, data kematian selama pandemi COVID-19 masih berbeda-beda.