Alissa Wahid Sebut Perbedaan Bukan untuk Dipermasalahkan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Koordinator Jaringan Nasional Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid, bereaksi terhadap kasus perusakan sesajen yang dilakukan dua pemdua di Lumajang, Jawa Timur.

Alissa Wahid menilai aksi dua pemuda itu mencoreng hak kebebasan beribadah dan berkeyakinan individu seseorang, serta melukai nilai keberagaman dan toleransi yang telah tumbuh subur di Indonesia

“Jadi bukan soal sesajen itu haram atau tidak. Kita bisa berbeda pendapat soal itu (sesajen), tapi yang jelas tidak boleh mengambil hak orang lain dan ketika ada orang memaksakan ajarannya kepada orang lain di negara ini, nah itu merupakan pelanggaran,” ujar Alissa Wahid, Selasa (17/1/2022).

Lebih lanut, perempuan yang baru saja terpilih menjadi Ketua Tanfidziyah PBNU 2022 – 2027 ini melihat ada beberapa hal menarik yang ditemui pada insiden merusak sesajen yang lalu.

Hal yang menjadi sorotan Alissa Wahid yaitu banyaknya kelompok yang mendukung aksi tidak beradab, intoleran dan bahkan hingga menjadi perdebatan di kalangan netizen.

“Kenapa banyak yang mendukung? Karena mereka menganggap sedang menjalankan perintah agama. Tapi dia juga lupa, bahwa menghormati hak orang lain itu termasuk perintah agama juga,” katanya.

Demikian juga termasuk perintah untuk menaati peraturan, membangun kehidupan bersama yang baik dan membangun kemaslahatan umat, menutnya adalah semata-mata juga bagian dari ajaran agama. Karena tidak etis jika ujaran atau perilaku yang demikian, dianggap sebagai kebebasan berpendapat, berekspresi dan berpikir.

“Dalam Al-Quran tertuang, ‘La Iqro Hafidzin’, yaitu tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Itu panduan, jadi kebebabsan berpendapat itu betul, tapi tidak sama dnegan bertindak semau-maunya,” tegas perempuan kelahiran Jombang, 25 Juni 1973 silam ini.

Disaat yang sama, wanita yang juga putri sulung dari Presiden RI ke-4 alm KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini juga mengamati bahwa praktik intoleransi di negeri ini kian hari kian subur di tengah masyarakat dikarenakan masifnya narasi dan pemahaman keagamaan yang keliru.

“Karena kerja-kerja mereka (kelompok intoleran) dalam penanaman nilai yang seperti itu (radikal dan intoleran) dilakukan dengan cara yang massif dan sistematis, disamping itu masyarakat belum punya pemahaman yang lengkap dalam beragama,” ungkapnya.

Ia kembali menegaskan, agar masyarakat tidak semata-mata menfasirkan sesuatu secara tekstual atau mempedomani satu perintah saja untuk dipraktikan, namun tidak memahami makna dan nilai dibaliknya, Sehingga tidak mendapatkan kaidah hidup beragama yang sudah diwariskan dalam ajaran islam.

“Jadi tidak bisa kita hanya mempedomani satu perintah saja tentang memberantas kemusyrikan. Dan kebanyakan orang itu seringkali hanya berhenti di praktiknya tapi tidak paham nilainya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Alissa Wahid juga menyebutkan setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan kelompok moderat agar bersikap bijak ketika menghadapai fenomena kasus intoleransi dan ujaran kebencian atas nama agama.

“Yang pertama, tokoh moderat serta pemuka agama perlu menyampaikan pendapatnya, karena kalau tidak berpendapat itu kemudian seakan-akan menjadi hal yang dianggap benar. Sehingga tokoh moderat dan pemuka agama perlu menasehati dan meluruskan pemahaman keagamaan yang dangkal seperti itu,” katanya menjelaskan.

Yang kedua menurutnya, perlunya memperkuat hubungan antar kelompok masyarakat yang masih ingin merawat bangsa Indonesia. Karena dirinya melihat masih banyak kelompok yang maunya merawat kelompoknya saja. Dan hal itu hanya bisa dilawan dengan kelompok yang ingin merawat bangsa Indonesia dengan keberagamanya.