Ketua DPRD Kota Bogor Blusukan ke Pasar Nyari Minyak Goreng, Ini Fakta yang Ditemukan

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto ikut menyoroti kelangkaan minyak goreng di Kota Bogor dalam sebulan terakhir.

Penulis: Rahmat Hidayat | Editor: Yudistira Wanne
TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat
Ketua DPRD Kota Bogor saat lakukan peninjauan langsung ke Pasar Bogor, Kamis (24/2/2022). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto ikut menyoroti kelangkaan minyak goreng di Kota Bogor dalam sebulan terakhir.

Bersama dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim dan Kasatpol-PP Kota Bogor, Agustian Syach, Atang melakukan peninjauan lapangan di Pasar Bogor, Kamis (24/2/2022) siang.

Dari hasil tinjauannya, Atang menjelaskan bahwa pasokan minyak goreng yang terbatas menjadi kendala sehingga minyak goreng sulit ditemukan.

"Menindaklanjuti keluhan masyarakat, kita ingin pastikan bahwa stok minyak goreng tersedia di pasar. Hal ini penting agar kebutuhan pokok warga terpenuhi. Dari pantauan tadi, harga alhamdulillah sesuai dengan HET yang ditetapkan Pemerintah, namun stoknya yang masih terbatas dan tidak seperti biasanya," ujar Atang saat ditemui oleh TribunnewsBogor.com.

Atang melanjutkan, dari hasil ini ditemukan, jika biasanya mendapatkan pasokan 10 karton minyak dengan harga yang tinggi, kini pedagang hanya bisa mendapatkan 2 karton dengan harga normal.

Dari kasus tersebut, tambah Atang, seharunya turut diperhatikan secara serius oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, hal sungguh ironi ketika Indonesia ini merupakan produsen terbesar minyak sawit. 

"Banyak alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit. Termasuk kawasan hutan. Namun, sangat disayangkan konversi lahan yang begitu mahal secara ekologis dan menjadikan negara kita sebagai produsen sawit terbesar di dunia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minyak goreng warga", tegas Atang.

Meski begitu, Atang terus mengimbau kepada Pemerintah pusat dan para pemilik serta pemegang lahan sawit untuk senantiasa memperhatikan yang terjadi di dalam negeri.

"Kita imbau produsen sawit agar tetap menyiapkan kebutuhan minyak goreng dalam negeri sebagai bukti nasionalisme. Selebihnya baru diekspor. Bukan dibalik. Disinilah diperlukan kehadiran Negara untuk mengatur. Termasuk juga melakukan penindakan jika ada indikasi penimbunan", tegasnya.

Sementara itu, sehari sebelumnya, politisi PKS ini juga sempat mengadakan operasi pasar penjualan minyak goreng di daerah Cibuluh, Bogor Utara. 

"Penjualan minyak goreng dibawah HET kami lakukan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan minyak goreng. Sebagai bagian ikhtiar meringankan masalah warga. Saya juga berharap Pemerintah segera menstabilkan pasokan dan harga minyak goreng. Termasuk salah satunya dengan operasi pasar," tandasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved