Komisi IV DPRD Berikan Beberapa Catatan untuk Dinsos Kota Bogor, Begini Rinciannya

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Komisi IV DPRD Kota Bogor catatkan beberapa poin yang harus segera diperhatikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor.

Setidaknya ada beberapa catatan yang harus segera dilakukan evaluasi oleh Dinsos Kota Bogor.

Pertama, kehadiran aplikasi Sosial Integrasi Data (Solid) yang sampai saat ini masih belum maksimal.

Ketidakmaksimalan tersebut, dilihat dari proses migrasi data dari peserta BPJS mandiri menjadi peserta PBI-APBD Kota Bogor.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menyebutkan, belum maksimalnya aplikasi Solid dalam proses migrasi data kepesertaan BPJS, dikarenakan belum terintegrasinya data antara Dinsos dengan pihak BPJS Kota Bogor.

"Makannya harus segera diupayakan agar secepatnya bisa terintegrasi supaya problem reaktivasi BPJS PBI, kemudian BPJS Kesehatan yang kemudian di imigrasikan ke PBI ini bisa lebih respon lebih cepat dan baik, karena banyak keluhan masyarkat yang terkendala," ujarnya saat lakukan rapat kerja dengan Dinsos Kota Bogor.

Sikap secepatnya tersebut, kata Karnain, masalah ini perlu diselesaikan secepatnya, karena masih ada sekitar 11 ribu kuota kepesertaan BPJS PBI-APBD Kota Bogor yang masih belum terpakai.

"Memang Dinsos  terus melakukan update data, karena sebelumnya masih ada temuan duplikasi data antara BPJS mandiri tapi sebagai PBI, kemudian ada beberapa yang misalnya ASN dan TNI-Polri ini sudah mulai terfilter. Makanya dengan aplikasi solid ini cukup membantu dalam hal filter data, tapi disisi lain karena belum terintegrasi dengan BPJS kesehatan, jadi ada beberapa data yang belum tersapu bersih. Kita harap ini bisa selesai dalam waktu dekat," jelasnya.

Selain itu, tambah Karnain, Dinsos harus meningkatkan alokasi dana yang diterima terhadap para penyandang disabilitas.

Berdasarkan rincian, kata Karnain, rencana penggunaan anggaran disabilitas yang di tahun ini mengalami peningkatan 10 kali lipat dari tahun sebelumnya. 

Meski tidak menyebutkan angka, Karnain berharap anggaran yang sudah disediakan bisa dimaksimalkan penyerapannya oleh Dinsos Kota Bogor.

"Ini statement yang sudah kita sampaikan di badan anggaran. Agar bisa ditingkatkan alokasinya untuk dukungan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan alat bantu," tambahnya.

Sedangkan untuk catatan terakhir, Karnain menyampaikan bahwa terdapat informasi dari Dinsos Kota Bogor, bahwa pada bantuan pangan non-tunai untuk tahun 2022 ini mengalami perubahan sistem penyaluran dimana pencairannya dilakuna secara tunai.

"Ini secara teknis juga mengalami kendala karena baru dilaksanakan pada hari Minggu dan kedua, dari 51 ribu penerima manfaat, ini baru 24 ribu yang disalurkan pada Februari ini. Sementara untuk April belum ada mekanismenya," tandasnya.