Soal Wacana Presiden 3 Periode, Bima Arya: Masa Harus Nunggu 15 Tahun untuk Regenerasi?
Bahkan, menurut Bima Arya, kedua realitas itu sudah didukung dengan adanya pencabutan penolakan dari partai-partai besar.
Penulis: Rahmat Hidayat | Editor: Vivi Febrianti
lihat foto
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto turut komentari wacana presiden 3 periode yang sempat ramai diperbincangkan.
"Menurut saya realitas politik dan realitas sosialnya sangat tidak memungkinkan. Realitas politik di parlemen kita sudah hitung bagaimana amandemen bisa terwujud," kata Bima Arya di teras Balaikota Bogor, Selasa (12/4/2022).
Dia mengatakan, kedua realitas itu, nampaknya hal yang menjadi alasan terkait adanya wacana presiden 3 periode.
Bahkan, menurut Bima Arya, kedua realitas itu sudah didukung dengan adanya pencabutan penolakan dari partai-partai besar.
"Tidak mungkin. Saat ini partai-partai besar sudah buka suara terkait penolakan itu. PDIP, Nasdem, sudah menyatakan tidak setuju. Bahkan, PAN sendiri sudah mencabut penolakan. Tidak tahu Golkar dan PKB," bebernya.
Sehingga, tambah Bima Arya, secara realitas politik, sudah tidak ada yang mendukung wacana tersebut.
Sebab, jika melihat seperti itu, kata Bima Arya, amandemen itu harus sesuai dengan keinginan dan perwujudan rakyat.
"Dari hasil-hasil survei lembaga, sebagian besar rakyat tidak menginginkan adanya perpanjangan dan penundan pemilu. Rakyat mana yang mendukung amandemen itu," jelas Bima Arya.
Pun jika hal tersebut dikaitkan dengan alasan perbaikan ekonomi, lanjut Bima, hal itu justru tidak termasuk ke dalam alasan apapun.
"Tidak boleh ada alasan apapun. Tidak ada kegentingan. Ekonomi kita sudah membaik total. Saya lihat juga Presiden Joko Widodo sudah memberikan sinyal tersebut," tambahnya.
Meski begitu, tegas Bima Arya, jauh sebelum alasan itu ada, dirinya melihat wacana itu ketika benar terjadi, justru bisa membuat regenerasi terhambat.
Sebab menurutnya, rakyat harus menunggu 15 tahun untuk ganti presiden.
"Jika presiden diperpanjang. Secara logikanya kepala daerahnya juga diperpanjang. Tapi, jika presiden diperpanjang, regenerasi pasti terhambat," tandasnya.
