Nama Anies Baswedan Diseret dalam Kasus ACT, PDIP dan PSI Desak Putus Kerja Sama: Tak Wajar
Nama Anies Baswedan dibawa-bawa dalam kasus ACT. Pasalnya Pemprov DKI Jakarta terikat kerja sama dengan lembaga tersebut.
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diseret-seret dalam kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Hal ini tak lain lantaran Pemprov DKI Jakarta memiliki kerja sama dengan ACT.
Oleh karenanya PDI Perjuangan dan PSI meminta Anies Baswedan memutus kerja sama dengan ACT.
Bahkan keduanya mendesak Anies Baswedan memasukkan ACT ke dalam daftar hitam.
Adapun desakan ini imbas dari indikasi penyelewengan dana donasi yang dilakukan ACT.
Bahkan Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang diberikan pada ACT.
"Ya kan pemerintah pusat sudah membekukan. Konsekuensi logisnya Pemprov harus mengikuti apa yang sudah diputuskan pemerintah pusat."
"Saya kira perlu memikirkan ulang. Jangan juga itu kerja sama yang dilakukan Pemprov dilanjutin mengikuti kebijakan pemerintah pusat," ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/7/2022) dilansir Tribun Jakarta.
Fraksi PSI Idris Ahmad juga meminta Anies untuk memasukan ACT pada daftar hitam (blacklist) kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga: Ikut Tanggapi Polemik ACT, Ketua MUI Kota Bogor Soroti Amil Zakatnya : Sepertinya Tidak Resmi
"Jika benar biaya operasional sangat besar bahkan tak wajar, patut dijadikan catatan."
"Jika perlu, masukan ke daftar hitam kerja sama," ucapnya, Rabu (6/7/2022) sebagaiamana diwartakan Tribun Jakarta.
Diketahui ACT memang sering menjalin kerja sama dengan Pemprov DKI, terlebih di masa Pandemi Covid-19.
Di antaranya, program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk bantuan pangan selama bulan ramadan saat pandemi Covid-19.
Kemudian, saat penyaluran bantuan sosial bagi korban erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021 lalu.
Selain itu, ACT juga berkolaborasi dengan Pemprov DKI untuk menyalurkan daging kurban kepada masyarakat ekonomi tak mampu di Jakarta dan program bantuan lainnya bagi UMKM.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anies Baswedan Didesak Blacklist dan Putus Kerja Sama dengan ACT, Ada Indikasi Pelanggaran
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bogor/foto/bank/originals/act-anies.jpg)