Polisi Tembak Polisi

Bharada E Bisa Bebas dari Hukum Meski Tembak Brigadir J, Jika Disetujui Jadi Justice Collaborator

Jika diterima jadi Justice Collaborator, Bharada E yang sudah jadi tersangka pembunuhan kepada Brigadir J itu akan mendapatkan total dua keuntungan.

Editor: Vivi Febrianti
Kolase Tribunnews.com
Bharada E akhirnya ungkap saksi mata kejadian saat Brigadir J meregang nyawa. Ada sosok penting yang berada di TKP kala insiden pembunuhan Brigadir J terjadi pada 8 April 2022 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Bharada E mengajukan Justice Collaborator (JC) ke pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK).

Jika diterima, pria yang sudah ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan kepada Brigadir J itu akan mendapatkan total dua keuntungan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi.

Menurut Edwin, dua keuntungan yang didapatkan itu adalah berupa penanganan khusus dan pemberian hadiah (reward) yang sudah dijanjikan LPSK.

"Ada dua hal yang didapat, yaitu penanganan khusus dan ada reward. Semuanya sudah terdapat di Pasal 10 A, Undang-undang 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 13 Tahun 2005 tentang perlindungan saksi dan korban," kata Edwin, Kamis (11/8/2022).

Terkait penanganan khusus, apabila Bharada E dikabulkan terkait JC, dirinya akan mendapatkan perlakuan khusus dari LPSK.

Baca juga: Istri Ferdy Sambo Cuma Bilang Malu dan Ogah Beri Keterangan, LPSK: Bu Putri Tidak Butuh Perlindungan

Perlakuan khusus itu adalah makanan yang diawasi, pemisahan ruangan tahanan dengan tersangka lainnya, hingga jika diperlukan tidak hadir dalam persidangan diperbolehkan, dan diperkenankan bisa melalui daring.

"Penanganan khusus seseorang itu ketika menjadi justice collaborator, dia ada pemisahan penahanan dari pelaku lainnya, pemisahan pemberkasan dari pelaku lainnya dan dia tidak perlu hadir persidangan, dia bisa mendengarkan keterangan dari online ketika jadi JC," tutur Edwin.

Sedang untuk reward, Bharada E akan mendapatkan tentunya berupa meringankan status vonis, dan hal itu juga didasari atas Undang-undang yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang, Hakim wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh perihal rekomendasi dari LPSK.

"Bahasanya undang-undang kan halus. Lalu, tidak bisa menggunakan kata perintah, karena ini sesama lembaga apalagi lembaganya beda, ranah ada di eksekutif dan jajarannya yudikatif, hakim jika seperti itu wajib perhatikan rekomendasi sungguh-sungguh bahkan sebenernya perintah," jelas Edwin.

Masih perihal Reward, Edwin menjelaskan nantinya apabila pemohon JC yang dikabulkan sudah dipastikan terpidana, maka akan mendapatkan hak khusus berupa hak-hak terpidana yang dijamin LPSK.

"Setelah, dia menjadi terpidana, Bharada E nantinya mendapatkan hak-hak pidana. Seperti adanya remisi tambahan, ada persiapan pembebasan, jadi itu keuntungan menjadi JC," tutur Edwin.

Selain itu, pihak Bharada E, sudah bersedia dengan menyiapkan secara prosedural laporan untuk menerapkan Justice Collaborator (JC), dengan tujuan lainnya juga untuk dapat membantu jajaran aparat hukum dalam mengungkap kasus perkara tersebut.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved