Kritik Langkah Pemerintah, Naikkan Harga BBM Dinilai Akan Mendorong Kenaikan biaya-biaya Lain

Di mata para pengamat, kenaikan harga BBM dampak negatifnya jauh lebih banyak, ketimbang dampak positif.

Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Reynaldi
BBM bersubsidi resmi naik pada hari ini, mesin EDC untuk pengisian Pertalite mengalami error, hingga persyaratan pembelian BBM menggunakan aplikasi MyPertamina, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (3/9/2022) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pengamat ekonomi dan energi bereaksi atas kebijakan Presiden Jokowi yang sangat berani, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi.

Di mata para pengamat, kenaikan harga BBM dampak negatifnya jauh lebih banyak, ketimbang dampak positif.

Seperti yang diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga di berbagai sektor.

Tidak hanya memicu kenaikan biaya transportasi, kenaikan BBM juga akan membuat harga bahan-bahan logistik meningkat.

"Dampaknya adalah pengeluaran bahan bakar masyarakat akan meningkat," ujarnya, Sabtu (3/9/2022).

"Secara langsung, biaya transportasi, logistik (juga) akan meningkat dan (tentunya) akan mendorong kenaikan biaya-biaya lainnya," imbuh Fabby.

Picu Inflasi

Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan kenaikan harga BBM pasti memicu inflasi.

Bahkan akan menggerus daya beli masyarakat, meski pemerintah memberikan BLT.

Baca juga: Catat Harga Terbaru BBM Pertamina di Seluruh Wilayah Indonesia, Pertalite dan Pertamax Naik !

Menurutnya, opsi kenaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini.

"Opsi kenaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini," tegasnya.

"Alasannya, kenaikkan harga Pertalite dan Solar yang proporsi jumlah konsumen di atas 70 persen sudah pasti akan menyulut inflasi," ungkap Fahmy.

Jika harga Pertalite naik mencapai Rp 10.000 per liter, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0,97 persen.

"Sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 persen secara tahunan," sambung Fahmy.

Menurut Fahmy, APBN memang terbebani subsidi energi yang sudah mencapai Rp 502,4 triliun.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved