Demo Mahasiswa Soal Kenaikan Harga BBM di Dekat Istana Bogor Hanya Berlangsung Setengah Jam

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) & Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Ibn Khaldun Bogor di dekat SItana Bogor tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, tak berselang lama.

Sekira 30 menit sejak kedatangan pada pukul 16.20 WIB, puluhan masa aksi ini membubarkan diri pada pukul sekira 16.55 WIB usai menyampaikan tuntutan.

Berdssarkan informasi, massa aksi ini akan melanjutkan orasi dan memasuki gedung DPRD Kota Bogor untuk menyampaikan tuntutannta.

Namun, sebelum poin tuntutan dibacakan dan memberikan pernyataan sikap, puluhan massa aksi ini turut berorasi dengan lantang.

Untuk membakar api semangat massa aksi, ban bekas pun dibakar tepat depan barikade kawa berduri yang dipasang oleh polisi.

Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman pun, sempat ditutup sementara dan Saltantas Polresta Bogor Kota membuat rekayasa lalu lintas.

Namun, semenjak pukul 17.15 WIB, arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman kembali lancar.

Presiden Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Ardian Fatkhurohman yang menyampaikam pernyataan sikap membawa beberapa tuntutan.

Tuntutan ini pun, dirasa merupakan imbas dari kenaikan harga BBM.

Tidak hanya itu, beberapa tuntutan disuarakan dengan lantang oleh mahasiswa.

Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, menolak gaya ekonomi liberalis dengan menaikan harga BBM Sesuai Harga Pasar, menolak kenaikan BBM Subsidi terutama pertalite yang sudah menjadi konsumsi mayoritas rakyat menengah kebawah, menuntut pemerintah menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM Subsidi bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

"Kami mahasiswa berpandangan bahwa kebijakan menaikan harga BBM subsidi sangat tidak tepat. Segala macam kebijakan yang diambil Pemerintah seharusnya mempertimbangkan rakyat kecil. Dengan kebijakan liberal seperti ini, hanya akan menguntungkan pihak asing dan para pemilik modal. Rakyat kecil hanya bisa gigit jari," katanya.

Pemerintah, sambung Ardian,sepertinya sudah kehilangan cara untuk memperbaiki perekonomian.

Masalah – masalah seperti besarnya utang luar negeri, besarnya biaya logistic transportasi dalam rantai produksi barang, kasus mafia migas, atau bahkan tingkat penyerapan anggaran yang buruk merupakan beberapa dari sekian banyak masalah yang menyebabkan tidak optimalnya APBN dan mandeknya perekonomian.