Sambil Bakar Ban, Massa Aksi di Depan Kantor Bupati Bogor Masih Bertahan Sampai Aspirasinya Diterima

Ratusan buruh dari FSPKEP Kabupaten Bogor masih bertahan melakukan orasi di depan Komplek Pemerintahan Kabupaten Bogor, Selasa (6/9/2022).

Penulis: Muamarrudin Irfani | Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani
Massa aksi dari FSPKEP Kabupaten Bogor masih bertahan di depan komplek Pemerintahan Kabupaten Bogor (6/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan (FSPKEP) Kabupaten Bogor masih bertahan melakukan orasi di depan Komplek Pemerintahan Kabupaten Bogor, Selasa (6/9/2022).

Para buruh masih menunggu perwakilannya bertemu dengan pimpinan daerah Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, Ketua DPC FSPKEP Kabupaten Bogor, Mujimin mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor.

Namun hingga sore hari mereka belum juga bisa bertemu untuk melakukan audiensi.

Para buruh yang kecewa pun sempat melakukan aksi bakar ban di depan gerbang komplek pemerintahan Kabupaten Bogor.

Bahkan salah satu orator mengatakan akan bertahan sampai mereka bisa bertemu dengan pimpinan daerah Kabupaten Bogor.

"Hubungi via wa, panggil kawan-kawan kita yang shift 2 untuk merapat ke kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor," ujar orator menggunakan pengeras suara di atas mobil komando.

Di samping itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari bersama perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sempat menemui massa aksi terkait berhalangannya anggota DPRD Kabupaten Bogor.

"Terkait dengan demo kan itu hak mereka, terkait yang mereka sampaikan itu yang pertama bahwa dari pihak serikat pekerja meminta kenaikan upah di tahun 2023, ini semua dampak dari kenaikan BBM, bagi kami itu sah-sah saja, karena sifatnya kami pemerintah hanya menampung aspirasi dari mereka," ujar Zaenal Ashari kepada wartawan di tengah aksi.

Kemudian, ia juga menjelaskan terkait gagalnya massa aksi bertemu anggota DPRD Kabupaten Bogor, dikarenakan sedang ada rapat badan anggaran (Banggar).

"Tapi itu bukan kewenangan kami, kami sudah koordinasi dengan perwakilan sekretariat dewan, sementara ini di dewan itu memang ada kegiatan rapat Banggar, sehingga mungkin menurut pandangan kami banyak anggota dewan yang masuk dalam Banggar," katanya.

Kemudian, terkait tuntutan yang dibawa oleh massa aksi tentang kenaikan upah, dirinya belum bisa memutuskan.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved