Sampaikan 6 Poin Tuntutan, Massa Aksi Dijanjikan Ini oleh DPRD Kota Bogor Soal Penolakan Harga BBM

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Ratusan massa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Islam Bogor (FKUIB) mulai membubarkan diri di depan gedung DPRD Kota Bogor.

Pantauan TribunnewsBogor.com, Rabu (7/9/2022) sekitar pukul 11.30 WIB ratusan massa aksi yang sedari pukul 08.30 berorasi sambil bershalawat ini mulai meninggalkan gedung DPRD Kota Bogor.

Dengan komando orator di mobil komando, massa aksi dengan tertib membubarkan barisan.

Pasukan yang bubar barisan ini pun ditandai dengan pembacaan pernyataan sikap tuntutan massa aksi.

Enam poin tuntutan pun disampaikan oleh perwakilan FKUIB di atas mobil komando.

Mulai dari  Menolak dengan tegas kenaikan harga BBM di tengah beban rakyat yang semakin berat akibat pandemi COVID-19, mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyat banyak, menuntut pemerintah melakukan penghematan pada Anggaran Belanja Negara dengan menghentikan proyek Ibu Kota Negara.

Menuntut pemerintah untuk menghentikan segala bentuk liberalisasi di sektor Migas tidak dijadikan sebagai sapi perah oleh para pejabat korup maupun partai politik dan erta melakukan penyehatan BUMN-BUMN strategis khususnya PT. Pertamina.

Menuntut pemerintah untuk menghentikan penerapan ideologi kapitalisme liberal, dan mengajak kepada seluruh komponen masyarakat agar menjadikan Islam sebagai solusi terhadap berbagai persoalan yang mendera bangsa, termasuk dalam masalah pengaturan BBM.

Tak hanya itu, sebelum membacakan pernyataan sikap, perwakilan massa aksi turut membacakan hasil audiensi dengan perwakilan pimpinan DPRD Kota Bogor.

Ustad Abdul Sukur sebagai perwakilan audiensi mengatakan, bahwa DPRD Kota Bogor siap meneruskan tuntutannya kepada Pemerintah Pusat.

"Tentunya perwakilan DPRD tadi siap untuk membawa tuntutan kita tentang kenaikan harga BBM ini kepada pusat langsung," kata Abdul Sukur saat dijumpai di lokasi, Rabu.

Menurutntnya, sikap yang diambil oleh perwakilan DPRD ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan.

"Ya harus dilakukan. Mereka kan wakil kami di daerah. Jadi, lewat mereka tuntutan ini tersampaikan," sambungnya.

Sukur pun berharap, DPRD Kota Bogor bisa dengan menerima aspirasi yang dilantangkan oleh masyarakat.

"Mereka berjanji seperti itu. Tuntutan ini akan disampaikan kepada pusat. Ya, walaupun tadi disampaikan di audiensi memang di Kota Bogor sendiri sudah ada dana bantalan subsidi kenaikan harga BBM ini," jelasnya (*).