Harga BBM Naik Terus Mendapat Penolakan di Kota Bogor, Ketua DPRD Cari Solusi untuk Ringankan Beban

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Gelombang massa aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Bogor terus berlangsung.

Teranyar, gelombang massa aksi yang dikomandoi oleh elemen mahasiswa berhasil menjebol pagar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor pada hari kemarin, Jumat (9/9/2022).

Aksi jebol pagar ini diketahui butut kekecewaan mahasiswa karena anggota DPRD tidak hadir seluruhnya untuk audiensi dengan mereka (mahasiswa).

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto pun menyebut bahwa hal tersebut diluar prediksi dirinya.

Diakui olehnya, aksi jebol pagar ini merupakan dinamika eskalasi massa yang memang sebetulnya bisa dihindar dengan aksi unjuk rasa dengan tertib.

Atang pun berjanji akan menyampaikan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat itu guna diteruskan ke DPR RI.

Bahkan, bersama Pemerinta Kota (Pemkot) Bogor, saat ini sedang dibahas kebijakan anggaran untuk meringankan dampak kenaikan harga BBM ini.

"Insyaallah kami di DPRD dan Pemkot Bogor saat ini sedang menyiapkan semua skema kebijakan anggaran, terutama di APBD agar program-program yang dikeluarkan dalam APBD nanti adalah program yang bisa membantu masalah inflasi akibat kenaikan harga BBM ini," kata Atang saat dijumpai TribunnewsBogor.com.

Skema kebijakan anggaran itu, sambung Atang, akan dirumuskan bersama guna meringangkan beban kenaikan ini.

Namun, Atang memberikan catatan, Pemerintah Pusat sepatutnya memikirkan hal ini.

Walaupun, sejatinya, saat ini pemerintah pusat sudah menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada masyarakat.

"Kalau masalah acuan penggunaan BLT belum disampaikan kepada kami di dewan secara resmi dan tertulis. Namun, pada prinsipnya adalah kalau dilihat dari total anggaran, kami melihat bahwa Anggaran ini tidak akan efektif untuk membantu masyarakat yang kesusahan dan kesulitan akibat kenaikan harga BBM," ungkapnya.

Sebab, jika melihat jumlahnya, sambung Atang, tidak terlalu besar dan juga sasaran penerimaannya tidak banyak.

Sehingga, dirinya menyimpulkan, bahwa kenaikan BBM ini akan menimbulkan inflasi.

"Makanya, sebenernya dari kemarin saya menyampaikan, seharusnya pemerintah pusat bisa memikirkan dampak serius akibat kenaikan bbm, ditengah rakyat sedang berusaha bangkit dari pandemi," ungkapnya.

Oleh sebab itu, disamping upaya penyusunan kembali anggaran oleh Pemkot Bogor dan DPRD, Atang menyarankan Pemerintah Pusat untuk menyusun kembali program yang prestisius dan memakan anggaran besar.

"Caranya ya menyusun kembali program-program yang prestisius dan memakan anggaran besar dan sifatnya tidak mendesak, untuk kemudian dialihkan pada penanganan masalah bbm.Contoh, IKN, kereta cepat, infrastruktur raksasa yang lain. Saya kira itu penting, tapi belum mendesak. Yang mendesak saat ini adalah mengatasi masalah kenaikan bbm," katanya.

"Karena kalau itu tidak dilakukan, tinggal ditunggu saja inflasi yang akan terjadi. Kalau itu terjadi dan masyarakat belum siap secara ekonomi, maka akan timbul masalah," jelasnya.

Atang pun akan senantiasa menjalankan fungsi keanggotaan dewan di daerah untuk mengingatkan pemerintah pusat di tengah kenaikan BBM ini.

"Kita tidak berharap angka kriminalitas menaik karena untuk menutupi kebutuhan ekonomi. Tapi setidaknya ini bagian dari fungsi yang kami lakukan di dewan dan daerah untuk mengingatkan pemerintah pusat," tandasnya (*).