Menilik Simpang Ciawi Bogor, Kesemrawutan Kemacetan yang Tak Pernah Usai

Laporan Wartawan TrinunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIAWI - Kesemrawutan yang terjadi di Simpang Ciawi, Kabupaten Bogor, nampaknya bukan hal aneh.

Seperti yang diketahui, Simpang Ciawi ini merupakan akses utama bagi masyarakat yang hendak menuju Jalan Raya Puncak dan sekitarnya, juga menuju Sukabumi.

Mulai dari adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di seputaran jalan, bahkan hingga terminal bayangan bus dan angkutan kota (angkot) menjadi faktor penyebab kesemrawutan.

Kesemrawutan yang sudah terjadi sejak lama ini, sering kali membuat kekesalan pengguna jalan lantaran kemacetan yang ditimbulkan minta 'ampun'.

Berbagai upaya untuk mengurai kemacetan sudah dilakukan oleh instansi terkait.

Mulai dari penataan PKL yang saat ini terpantau sudah tidak ada bahkan sampai upaya rekayasa lalu lintas sudah dilakukan.

Namun, upaya itu hingga saat ini, Sabtu (10/9/2022) masih belum berlaku kepada istilah 'Terminal Bayangan'.

Masih banyak para kendaraan terutama bus dan angkot yang mangkal di seputaran simpang ini.

Sekitar 5-10 menit bus dan angkot itu pun masih 'ngetem' menunggu penumpang.

Nampaknya istilah 'Terminal Bayangan' masih pantas disematkan bagi Simpang Ciawi ini.

Seringkali, dengan mangkalnya bus dan ankot untuk mencari penumpang ini, menjadi faktor penyebab kemacetan di Simpang Ciawi yang tak pernah usai.

Menanggapi hal ini, beberapa waktu lalu, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Usep Supratman menjelaskan, bahwa kebijakan mengatasi kemacetan ini merupakan kebijakan nasional.

"Itu kan nasional. Iya di Kabupaten kita mengkaji. Kita sampaikan nanti. Itu ranah jalan nasional. Harus nyambung. Harus resesnya dewan pusat pertanyakan itu," kata Usep.

Namun, dirinya menyebutkan, upaya-upaya di daerah tentunya harus dimaksimalkan untuk bisa membantu mengurangi beban kesemrawutan yang terjadi di Simpang Ciawi.

Bahkan, Usep menyebutkan, terdapat usulan anggaran yang kisarannya mencapai 10 miliar untuk membantu infrastruktur di kawasan sekitar.

"Saya selaku perwakilan dewan dapil selatan (Ciawi, Megamendung, Cisarua, Caringin, Cijeruk, Cigombong, Tamansari) menginginkan nanti pmbangunan minimal jalan-jalan dikecamatan dianggarkan 10 miliar," kata Usep kepada TribunnewsBogor.com, belum lama ini.

Menurut pria yang juga sebagai politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, dengan anggaran 10 Miliar itu, akan meliputi pembangunan jalan serta jembatan di masing-masing kecamatan.

Dengan anggaran yang diusulkan itu, Usep meminta nanti untuk dimaksimalkan.

Bahkan, terkait kemacetan yang sering terjadi di wilayah dapilnya itu sendiri.

"Sisanya Samisade. Jalan desa dan jalan kabupaten terpisah. Khusus, kemacetan. Saya minta FS nya dulu. Codetan codetan awal dulu. Misal Cimande codetannya harus gede," ungkapnya.