Anies Baswedan Dianggap Hanya Buat Kacau Jakarta, DPRD DKI Ancam Bubarkan TGUPP: Harus Hilang

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Anies Baswedan hanya membuat kekacauan di Ibu Kota.

Ia pun berencana untuk membubarkan TGUPP saat Anies Baswedan lengser dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta nanti.

"Itu, TGUPP, harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta," ujar Edi seusai mengikuti rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar pada Selasa (13/9/2022).

Edi mencontohkan bagaimana aksi TGUPP melakukan pelebaran trotoar di Kemang, Jakarta Selatan menyebabkan menyempitnya drainase di Kemang.

"Jadi, buntu di tengah-tengah, dampaknya banjir. Jadi, (TGUPP seharusnya) rasional melakukan pembangunan," tutur Prasetyo.

Edi juga menuding adanya politik kepentingan dalam TGUPP era Anies.

Edi menyoroti bagaimana TGUPP di era Anies memiliki jumlah anggota yang sangat banyak hingga membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDB) DKI Jakarta.

Ia kini meminta agar TGUPP tidak lagi beroperasi setelah masa jabatan Anies selesai pada 16 Oktober 2022 nanti.

"TGUPP enggak akan saya laksanakan dalam rapat badan anggaran (banggar), (upah TGUPP) enggak kami banggar-kan," tegas Edi.

Baca juga: Lega Orang Dekatnya Masuk Bursa Calon Pj Gubernur DKI, Anies Ogah Intervensi

Sebagai informasi, TGUPP ada sejak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta di tahun 2014 lalu.

Kala itu TGUPP terdiri dari 7 orang yang merupakan campuran dari ASN dan ahli.

Jumlah TGUPP meningkat menjadi 9 orang setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI.

Lalu pada zaman Anies menjabat di tahun 2017, jumlah anggota TGUPP melonjak jauh menjadi 74 orang.

TGUPP era Anies sempat dikritisi oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti besaran anggaran TGUPP yang mencapai Rp 26 miliar di tahun anggaran 2020.

Di awal pembentukannya, anggaran untuk TGUPP hanya sebesar Rp 1 miliar.

Kala itu William mengkritisi bahwa sulit bagi DPRD DKI untuk mengawasi kinerja TGUPP.

"Dilemanya di sini, sudah anggaran besar, hasilnya enggak ada. Kita enggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," tuturnya, seperti dilansir Tribunnews.com.

Baca juga: Respon Anies Baswedan Saat Data-datanya Dibocorkan Hacker Bjorka, Bareskrim Langsung Turun Tangan

Sebelumnya, kritik dan peringatan diberikan kepada Anies dalam acara Rapat Paripurna Usulan Pemberhentian Gubernur Ibu Kota dan wakilnya Ahmad Riza Patria di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Dalam rapat tersebut, DPRD DKI mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya yang nantinya usulan ini akan dilanjutkan ke Mendagri Tito Karnavian lalu ditindaklanjuti Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip TribunWow dari Kompas, namun selain pengumuman rapat ini juga diwarnai kritik dan peringatan kepada Anies.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mewanti-wanti Anies agar tidak melantik pejabat tinggi pratama di Pemprov DKI.

"Kami mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya tidak bertentangan terhadap aturan yang berlaku," kata Prasetyo, dalam rapat paripurna, Selasa (13/9/2022).

Selain itu rapat juga sempat diwarnai interupsi oleh Anggota DPRD DKI F-PDIP, Johny Simanjuntak.

Johny memperingatkan Anies dan wakilnya agar tidak lagi membuat kebijakan strategis seusai rapat selesai.

"Yang pertama, bahwa dengan pengumuman ini, kami memaknai secara etis, saya garis bawahi secara etis agar Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis," kata Johny.

Baca juga: Sudah Diumumkan, Ini 3 Nama Kandidat Pengganti Anies Baswedan, Bakal Ditentukan Jokowi

Tak hanya memberikan peringatan, Johny turut mengungkit janji-janji kampanye Anies yang ia sebut tidak terealisasi.

Johny menyinggung mulai dari program hunian dengan down payment (DP) Rp 0, OK OCE, dan naturalisasi sungai yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.

Di tengah Johny berbicara, seorang Anggota DPRD DKI F-Nasional Demokrat (NasDem) menginterupsi menyatakan keberatan atas interupsi Johny.

"Interupsi, Fraksi Nasdem keberatan," sebut seorang anggota Fraksi Nasdem.

"Oke, baik, catat," balas Johny kepada anggota Fraksi Nasdem tersebut.

Setelah menyampaikan kritik, Johny menganggap Anies dan Riza sebagai sahabat.

Sebagai informasi, jabatan Anies-Riza akan resmi berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Kemudian jabatan Anies dan Riza akan digantikan oleh Penjabat (PJ).

Artikel ini telah tayang di TribunWow.com dengan judul Berita Anies Baswedan: DPRD DKI Sindir Anies Boros Anggaran hingga Buat Kacau Jakarta karena Ini