Sudah Diumumkan, Ini 3 Nama Kandidat Pengganti Anies Baswedan, Bakal Ditentukan Jokowi

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- DPRD DKI Jakarta menetapkan tiga kandidat penjabat gubernur pengganti Anies Baswedan. 

Ketiga kandidat tersebut yaitu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. 

"Jadi nama yang tersaring, pertama Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bahtiar," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam Rapimgab pada Selasa (13/9/2022). 

Adapun ketiga nama tersebut muncul usai setiap fraksi menyetorkan nama ke pimpinan DPRD.

Tiga nama yang paling banyak muncul akan diserahkan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Bocorkan Data Pribadi Gubernur DKI Jakarta, Bjorka Bongkar Temuan Ini, Anies Baswedan: Salah Itu

Prasetyo mengatakan, ketiga nama itu bakal dikirim langsung ke Presiden Joko Widodo bersama tiga kandidat lain yang diusulkan Kemendagri.

Kemudian, Presiden Joko Widodo akan memilih satu dari keenam nama calon penjabat gubernur. 

Diketahui, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal berakhir pada 16 Oktober mendatang. 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk Penjabat (Pj) Gubernur) untuk mengisi kekosongan sebelum Pilkada 2024.

Anies diminta tak bikin kebijakan strategis

Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan pemberhentian Gubenur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria pada Selasa (13/9/2022).

Diketahui, masa jabatan Anies dan Ariza akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. 

Baca juga: Anies Hadiri Rapat Paripurna DPRD DKI, Sebut Sudah Dengar Pengumumannya

Saat rapat berlangsung, Fraksi PDIP menyampaikan beberapa catatan penting kepada kepala daerah DKI Jakarta sebelum purnatugas. 

Anggota Fraksi PDIP, Johnny Simanjuntak meminta Anies Baswedan tidak membuat kebijakan strategis lagi menjelang lengser. 

"Kami fraksi PDIP akan sampaikan catatan. Yang pertama, bahwa dengan pengumuman, kami memaknai secara etis agar bapak gubernur dan wakil gubernur tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan yg bersifat strategis," kata Johnny di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Selasa (13/9/2022).