Buruh Sampaikan 3 Poin Tuntutan, DPRD Kota Bogor Bereaksi dan Bakal Segera Komunikasi dengan DPR RI

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Puluhan buruh yang tergabung dalam aliansi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor menyampaikan aspirasinya.

Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kota Bogor, Senin (19/9/2022).

Dalam aksi unjuk rasa kali ini, para buruh menyampaikan tiga poin tuntutan di antaranya, mulai dari penolakan kenaikan harga BBM, kedua adalah penolakan UU Ciptakerja, dan yang ketiga kenaikan UMK sebesar 10-13 persen.

Ketiga poin tuntutan ini disampaikan oleh puluhan buruh dalam audiensi yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor serta jajaran Waki Ketua DPRD Kota Bogor.

Ketiga tuntutan itu pun langsung diterima oleh DPRD Kota Bogor yang nantinya akan langsung disampaikan ke DPR RI dan Pemerintah Pusat.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengapresiasi tuntutan yang dibawa oleh para buruh Kota Bogor.

"Kami menerima seluruh pimpinan, dan pimpinan komisi secara lengkap. Simpulannya DPRD menerima usulan tersebut kemudian sampaikan ke DPR RI. Dimana juga dalam posisi tadi, kami mendukung pernyataan para buruh bahwa kenaikan BBM mempersulit kehidupan masyarakat," kata Atang saat dijumpai usai audiensi.

Atang melanjutkan, argumen para buruh terkait penolakan ini tentunya sangat berdasar.

Dimana, salah satu poin tuntutannya terkait kenaikan BBM harus diikuti kenaikan upah yang diterima para buruh.

"Mereka beragumen, kenaikan BBM 13 persen maka perlu dinaikan upah sebesar 13 persen," katanya.

Atang pun menegaskan, akan segera menyampaikan rekomendasi yang disampaikan oleh para buruh ini.

DPRD Kota Bogor akan segera berkoordinasi dengan DPR RI dan Pemerintah Pusat terkait tuntutan yang dilayangkan oleh para buruh ini.

"Yang jelas kami sesuai dengan komitmen, semua aspirasi terus dilakukan kami sampaikan. Setiap aspirasi dari semua elemen masyarakat baik mahasiswa maupun buruh dan sebagainya akan kami teruskan ke DPR RI dan Pemerintah Pusat.

Tidak hanya sebatas surat tentu akan berkomunikasi dengan sahabat kami di DPR RI. Baik komunikasi antar fraksi maupun komunikasi dengan komisi terkait.Hanya sebatas itu yang kamu lakukan karena kewenangan itu ada di pusat," katanya.

DPRD Kota Bogor pun berharap, Pemerintah Pusat dengan mengalihkan semua kebijakan fiskal terkait pembangunan yang belum mendesak, bisa segera menurunkan BBM.

"Kita berharap dengan turunnya harga minyak dunia, dan adanya kesiapan ketersediaan mengalihkan kebijakan fiskal belanja kita untuk program yang belum mendesak dan dialihkan ke subsidi BBM mudah mudahan bisa diturunkan kembali," tandasnya.