Vonis Ade Yasin
Ade Yasin Divonis 4 Tahun Bui, Pengamat Yusfitriadi Sebut Ada Satu Peluang Tapi Berat
Bupati Bogor Non Aktif Ade Yasin divonis 4 tahun penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandung atas kasus korupsi yang menjeratnya, Jumat
Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Damanhuri
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Bupati Bogor Non Aktif Ade Yasin divonis 4 tahun penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandung atas kasus korupsi yang menjeratnya, Jumat (23/9/2022).
Pengamat Kebijakan Politik dari Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi mengaku tak berkomentar soal keputusan hakim.
Namun Ade Yasin ini, kata dia, masih punya satu peluang.
"Yang ingin saya respon adalah bahwa Ade Yasin masih punya satu peluang lagi yaitu banding. Walau pun saya belum mendapatkan konfirmasi apakah pihak Ade Yasin akan banding apa tidak," kata Yusfitriadi saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Jumat (23/9/2022).
Namun karena vonis Ade Yasin lebih tinggi dari tuntutan jaksa, kata dia, diperkirakan akan terasa berat dalam memenangkan proses banding tersebut.
"Nada-nadanya kalau vonis hakim itu lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan jaksa, itu berat untuk bisa memenangkan proses hukum di banding itu," kata Yusfitriadi.
Namun, dia melihat para royalis Ade Yasin saat ini masih optimis bahwa Ade Yasin akan mendapatkan vonis bebas ketika banding.
Selain itu Yusfitriadi juga mengaku ingin segera melihat penataan kelembagaan Pemerintahan Kabupaten Bogor lebih baik.
Karena dirasakan atau tidak, dipungkiri atau tidak, selama proses hukum Ade Yasin berjalan, selama itu pula kelembagaan pemerintahan Kabupaten Bogor mengalami banyak gangguan.
"Ya itu bisa dipahami karena ASN di Pemerintahan Kabupaten Bogor akan was-was ketika menjalankan tugasnya dan secara otomatis akan mengganggu kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat," kata Yusfitriadi.
Lanjut dia, semakin lama proses hukum Ade Yasin, maka semakin lama roda pemerintahan Kabupaten Bogor terganggu karena Plt Bupati Bogor tidak se-full power seperti pejabat pemerintah sehingga banyak kendala dalam perjalanannya.