DPRD dan Pemkab Bogor Kejar Target Sidang Paripurna Bahas APBD Perubahan 2022

Pemerintah Kabupaten Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dikejar waktu dalam melakukan pembahasan dan pengesahan RAPBD.

Penulis: Muamarrudin Irfani | Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani
Sidang Paripurna pembahasan RAPBD 2022 di gedung DPRD Kabupaten Bogor (28/9/2022) 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Pemerintah Kabupaten Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dikejar waktu dalam melakukan pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2022.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menjelaskan, berdasarkan ketentuan PP 12 tahun 2019, berdasarkan ketentuan PP 12 tahun 2019, lalu UU no 23 tahun 2014 pasal 317, menyatakan Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan harus disetujui antara eksekutif-legislatif paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Di samping itu, berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 15, kata Rudy Susmanto, pembahasan LPHP tahun 2021 pemerintah daerah memberikan laporan keuangan kepada DPRD dengan laporan keuangan yang sudah di audit oleh BPK.

"Berarti 30 September ini harus selesai, kami sebenarnya ingin membahas itu dengan waktu yang leluasa, sedangkan, BPK melakukan audit kepada Kabupaten Bogor sebanyak dua kali, kami baru menerima LHP BPK itu tanggal 1 Agustus 2022," ujarnya kepada TribunnewsBogor.com, Rabu (28/9/2022).

Rudy Susmanto mengatakan, Rancangan APBD Perubahan ini harus segera diselesaikan, mengingat hal tersebut sangat penting bagi Pemkab Bogor.

"Jadi kamu berupaya memaksimalkan waktu yang ada, kalau sampai APBD perubahan tidak terjadi, jika tidak selesai 30 September, maka konsekuensinya tidak ada APBD perubahan, sedangkan Kabupaten Bogor sangat membutuhkan," terangnya.

Di samping itu, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan ada beberapa yang menjadi prioritas dalam APBD perubahan ini karena belum teranggarkan di APBD murni.

Sehingga, dengan tenggat waktu tiga hari dari batas waktu yang ditentukan, dirinya berharap seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Bogor dapat terealisasi seluruhnya.

"Di perubahan ini tidak ada kegiatan infrastrukur yang besar karena sudah di APBD satu. Tetapi seperti gaji pegawai, pergeseran dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunggu transfer dari pusat dan provinsi. Karena APBD satu tidak membahas bankeu," tandasnya.

Sebagai informasi, dalam pembahasan KUPA-PPAS 2022, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 8,7 triliun dan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 9,9 triliun.

Terdapat defisit anggaran Rp 549 miliar yang disebabkan oleh kebutuhan belanja daerah yang melampaui pendapatan daerah.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved