Cegah Paham Radikalisme, BNPT Rutin Beri Pemahaman Moderasi Beragama

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus menjalin sinergi dengan stake holder terkait untuk melakukan penguatan moderasi beragama.

Editor: Yudistira Wanne
Istimewa
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid saat berbicara mengenai moderasi beragama. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus menjalin sinergi dengan stake holder terkait untuk melakukan penguatan moderasi beragama.

Itu penting sebagai vaksinasi kepada para pelajar dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme di lingkungan sekolah.

“Kami bekerja sama dengan stake holder terkait untuk memberikan vaksinasi berupa moderasi beragama. Dalam konteks ini kebijakan pentahelix yaitu melibatkan multipihak dalam penanggulangan radikal terorisme ini,” ujar Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid, Jumat (30/9/2022).

Ia menjelaskan, kebijakan pentahelix dengan bersinergi dengan pihak pemerintah yaitu kementerian/lembaga/pemda.

Kemudian komunitas masyarkaat kegamaan termasuk NU, dan Muhammmadiyah, media, dan civitas akademika, serta pelaku usaha.

Terkait hal ini, para guru SMA/SMK atau sederajat di DIY kedepannya bisa memberikan imunitas kepada para murid-murid.

Menurutnya, hal-hal seperti ini harus terus digelorakan bersama karena guru atau penceramah itu berpotensi menjadi pintu masuk sekaligus pintu keluar radikalisme itu sendiri.

“Kalau gurunya sudah moderat dan kuat dalam membangun moderasi beragama, insya allah akan ditransformasikan kepada anak didiknya. Ini penting untuk memutuskan kaderisasi paham radikal terorisme,” terang Nurwakhid.

Lebih lanjut, R Ahmad Nurwakhid menegaskan bahwa virus radikal terorisme bisa mengena pada siapa saja.

Karena itu bagi yang moderat harus diberikan vaksinasi ideologi supaya imun sehingga tidak terpapar.

Kemudian yang OTG yang sudah dengan ciri dan indikasi, seperti intoleran terhadap keragaman dan perbedaaan, anti pemerintah yang sah, anti pancasila, anti budaya, anti kearifan lokal, sudah takfiri dengan mengkafirkan orang lain dan negara ini, maka itu kita berikan kontra radikalisasi, termasuk kontra propaganda, dan kontra ideologi.

Sementara bagi mereka yang termasuk sudah radikal akut, kemudian bergabung dengan kelompok teror, kemudian unsur tindak dipidana sudah terpenuhi, maka akan dilakukan dengan preventif justice akan ditangkap dan diproses hukum yang menjadi ranah Densus 88 Antiteror Mabes Polri dibawah kooordinasi BNPT.

Ia menegaskan bahwa moderasi beragama itu bukan moderasi agama.

Disebut moderasi beragama karena agama itu itu sendiri sudah moderat. Sebaliknya kalau gak moderat itu biasanya lupa beragama.

“Kenapa kita bicara moderasi beragama? Karena agama sejatinya wasathiyah, Tuhan menciptakan atau menjadikan agama untuk moderat yaitu di tengah-tengah, sehingga bisa rahmatan lil alamin, bisa menebar kasih sayang untuk semuanya. Tidak rahmatan lil islam, bukan rahmatan lil muslim, tapi semuanya,” tutur Nurwakhid.

Tapi, lanjutnya, agama dibajak oleh oknum umat beragama dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama sehingga tidak lagi moderat.

Tetapi dijadikan alat propaganda untuk menciptakan tujuan. itulah yang disebut radikalisme terorisme mengatasmakan agama.

Menurutnya, bicara terorisme harus mulai dari hilir. Aksi dan tindakan terorisme dalam kontek UU No 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, dinyatakan bahwa terroisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bisa fisik atau non fisik, termasuk verbal mengancam dengan kata-kata.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved