Kecewa Asetnya Disita Negara, Korban Indra Kenz: Negara Tidak Punya Hak Sama Sekali

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Para korban Indra Kenz kecewa dengan putusan hakim di Pengadilan Negeri Tangerang.

Kekecewaannya ini karena aset sitaan dari Indra Kenz tersebut kini jadi milik negara.

Bagkan, sejumlah korban Indra Kenz ini mengutarakan kekecewaannya kepada awak media.

Ketua Paguyuban Korban Indra Kenz, Maru Nazara, mengatakan para korban kecewa atas vonis hakim terkait aset sitaan yang disebut menjadi milik negara.

"Kami dari korban. Hari ini kami sangat kecewa dengan keputusan hakim karena beliau menyatakan itu (aset) ditarik untuk negara," kata Maru, di Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (14/11/2022).

Maru menuturkan, negara tidak punya hak atas aset sitaan tersebut.

Baca juga: Indra Kenz Divonis Penjara 10 Tahun dan Denda Rp 5 Miliar, Persidangan Sang Terdakwa Tuai Sorotan

Hal itu karena menurutnya aset sitaan bersumber dari harta kekayaan para korban Indra Kenz.

"Negara tidak punya hak sama sekali (atas aset sitaan)," ujar Maru.

Karena itu, Maru meminta kepada pihak terkait agar aset sitaan tersebut dikembalikan kepada para korban.

"Kami meminta hak korban dikembalikan," katanya.

Sebelumnya, terdakwa Indra Kenz divonis 10 tahun penjara terkait kasus investasi bodong binary option Binomo pada sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (14/11/2022).

Selain hukuman kurungan, Crazy Rich Medan ini didenda Rp5 miliar atas kasus tersebut.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kusuma alias Indra Kenz oleh karena itu, dengan kurungan penjara 10 tahun serta denda sebesar Rp5 miliar,” kata Hakim Ketua Rahman Rajagukguk dalam putusannya.

Baca juga: Kasus Investasi Bodong, Indra Kenz Divonis 10 Tahun Penjara

Sebagaimana diketahui, Crazy Rich Medan yang terlibat dalam kasus investasi bodong Binary Option (Binomo) itu telah dituntut 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan wajib mengembalikan semua kerugian korbannya.

Selain 15 tahun penjara, pria kelahiran tahun 1996 tersebut juga dikenakan denda Rp 16 miliar atau dapat diganti dengan kurungan 15 bulan penjara.