SK Harga Kenaikan Gas Dikabarkan Dicabut, PMII Kabupaten Bogor Geruduk Kantor Bupati Bogor

Organisasi mahasiswa PC PMII Kabupaten Bogor melakukan unjuk rasa di depan komplek pemerintahan Kabupaten Bogor, Senin (14/11/2022).

Penulis: Muamarrudin Irfani | Editor: Damanhuri
TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani
PC PMII Kabupaten Bogor geruduk komplek Pemkab Bogor merespon isu kenaikkan gas LPG ukuran 3 kg di Kabupaten Bogor (14/11/2022). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Organisasi mahasiswa PC PMII Kabupaten Bogor melakukan unjuk rasa di depan komplek pemerintahan Kabupaten Bogor, Senin (14/11/2022).

Dibawah guyuran hujan deras, puluhan mahasiswa ini menyuarakan aspirasi terkait permasalahan yang saat ini terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya isu kenaikan harga gas LPG ukuran tiga kilogram.

Sekretaris Umum PC PMII Kabupaten Bogor, Fathurrohman mengatakan, mereka mempermasalahkan inkonsistensi dari Plt Bupati Bogor yang sebelumnya menaikkan harga gas LPG ukuran tiga kilogram namun dengan cepat kembali melakukan revisi dan saat ini mengeluarkan SK penetapan harga kembali normal.

"Kami merespon dengan adanya isu kenaikan migas kemarin, yang sempet kami respon di beberapa media, akan tetapi, pada hari ini konon katanya SK itu sudah dibatalkan atau dicabut oleh plt bupati," ujarnya kepada TribunnewsBogor.com di lokasi aksi.

"Masalahnya adalah kenapa SK ini bisa tiba-tiba keluar, lalu tiba-tiba dicabut atau dibatalkan begitu saja, kami meminta klarifikasi dari plt terkait SK itu," tambahnya.

Dalam aksi unjuk rasanya kali ini, massa aksi membawa spanduk bertuliskan 'Basmi Cukong'.

Ia menilai adanya kejanggalan dalam proses penetapan SK Bupati Bogor tersebut, sehingga pihaknya menduga adanya mafia migas dalam penetapannya.

"Salinan itu yang tiba-tiba sudah keluar tapi belum di tanda tangan oleh plt bupati, lalu ketika kami berstatemen dibeberapa media barulah plt bupati menyebut ada kekeliruan, artinya ada tanda kutip disitu," katanya.

PC PMII Kabupaten Bogor meminta baik Ksjaksaan Negeri Kabupaten Bogor ataupun unsur penegak hukum lainnya untuk mengusut tuntas adanya dugaan oknum mafia migas tersebut.

Sebab pada faktanya, kata Fathurrohman, banyak pangkalan-pangkalan gas tak berizin yang dapat menimbulkan kenaikan dan kelangkaan gas dikalangan masyarakat.

"Kami sudah memasukkan surat audiensi, semoga surat ini direspon oleh DPRD Kabupaten Bogor, setelah itu jika memang tidak ada respon baik dari DPRD ataupun plt bupati kami akan terus bergerak sampai tidak ada lagi mafia migas di Kabupaten Bogor," tandasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved