Beberapa Pasal KUHP Dinilai Kontroversi, Amnesty Internasional Sebut Bisa Memundurkan HAM

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menilai beberapa pasal itu sangat kontroversi di kalangan masyarakat dan memundukan HAM.

Penulis: Rahmat Hidayat | Editor: Tsaniyah Faidah
TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid saat dijumpai di Bogor Creative Centre pada Sabtu (10/12/2022). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid merasa beberapa pasal KUHP yang disahkan oleh DPR harus diperbaiki total.

Beberapa pasal itu mulai dari pasal penghinaan, pasal pencemaran nama baik, pasal penodaan agama, pasal pelarangan makar, pasal pelarangan idelogi yang bertentangan anti pancasila.

Menurutnya, beberapa pasal itu sangat kontroversi di kalangan masyarakat dan memundukan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Ya harus di perbaiki total lah saya kira kedepan harus di cabut sebelum dilaksanakan karena kalau tidak dilaksanakan itu kan memundurkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia," kata Usman saat dimintai tanggapan soal KUHP di Bogor Creative Centre, Sabtu (10/12/2022).

Pasal itu dinilai bermasalah, kata Usman, ditambah menyangkut dan masuk keruang privasi.

Ada HAM yang memang harus dilindungi dari setiap individu di Indonesia.

Sebab jika tidak, hak berpendapat setiap individu dapat terancam dengan hadirnya pasal KUHP yang baru disahkan oleh DPR ini.

"Nah, tentu diluar konteks pemajuan HAM khususnya perlindungan HAM tetap perlu memastikan setiap orang di Kota bogor, setiap orang di indonesia, didunia dilindungi HAM nya," jelasnya.

Usman pun membeberkan sejumlah langkah yang saat ini harus dilakukan ditengah sorotannya terhadap beberapa pasal tadi.

Pihaknya, sedang mempertimbangkan akan melalukan Judicial Review atau uji kelayakan materil dan formil terkait pasal yang memang sangat kontroversi di masyarakat.

Pihaknya tidak akan terlalu gegabah dalam menentukan langkah tersebut.

Jika tidak seirama, mustahil Judicial Review bisa efektif dilakukan.

"Itu yang sedang kita pertimbangkan.  Beberapa teman khawatir bahwa Judicial Review tidak akan efektif mengingat beberapa undang-undang yang terakhir di uji materil kan atau di uji formilkan tidak berhasil seperti yang di harapkan," ungkapnya.

"Misalnya UU KPK, atau UU Cipta Kerja atau UU misalnya yang terakhir UU amandemen ke 2 otonomi khsusus. Belum lagi hakim MK yang di copot oleh DPR. Itu kan memperlihatkan betapa mekanisme di MK sekarang tidak lagi menjanjikan.  Meskipun saya yakin lah hakim-hakim masih bisa berusaha untuk mempertahankan indepedensinya," imbuhnya.

Meski begitu, Judicial Review yang saat ini tengah dipertimbangkan, menjadi jurus mutakhir untuk menyoroti pasal kontroversi KUHP yang disahkan.

Pihaknya sampai saat ini belum memikirkan langkah baru selain Judicial Review.

"Tapi itu satu pilihan lah tinggal bagaimana nanti kalangan masyaraakt sipil, akademis, aktivis memutuskan apakah memamg menjadi judicial review kita liat nanti," tandasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved