Katanya Wakil Rakyat, Bambang Pacul Bongkar Anggota DPR Manut Bos Partai : Dewan Perwakilan Juragan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul membuat banyak publik kecewa.

Sebagai perwakilan rakyat, Bambang Pacul menyebut justru anggota DPR hanya tunduk pada pimpinan partai.

Hal ini diungkap Bambang Pacul ketika rapat Komisi III dengan Komite TPPU.

Pacul saat itu menanggapi Menkopolhukam Mahfud MD yang kekeuh meminta Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transkasi Uang Kartal segera disahkan.

Mahfud MD juga menanyakan soal RUU Perampasan Aset.

"Pak Mahfud tanya sama kita, 'tolong dong Undang-Undang perampasan aset dijalanin'.

Republik di sini nih gampang, lobinya jangan di sini. Ni korea ini nurut sama bosnya masing-masing," kata Bambang Pacul disambut tawa anggota DPR.

"Bambang Pacul ditelepon ibu, 'Pacul berhenti. siap. ini laksanakana, laksanakan pak'," kata Bambang Pacul.

Pemerintah memang berinisiatif mengajukan dua RUU agar bisa segera disahkan menjadi undang-undang, yakni RUU Pembatasan Uang Kartal dan RUU Perampasan Aset.

Namun, kata Bambang, DPR belum bisa mengesahkan RUU Pembatasan Uang Kartal karena akan berimbas pada anggota dewan itu sendiri.

"Jadi dua Presiden pernah nanya sama saya. 'Pembatalan uang karta sama ruu ini yang mana yah ?'

'Pak Presiden kalau pembatalan uang karta DPR nangis semua. kenapa ? masa dia bagi duit harus pakai ewalet pak. Ewalet nya cuma Rp 20 juta lagi, nda isa pak nanti mereka gak jadi lagi'. Lho saya terang-terangan," kata Bambang Pacul.

Mendengar perkataan itu, Mahfud MD bahkan terlihat sampai menggelengkan kepala.

Sementara untuk perampasan aset, kata Pacul, harus bicara dengan pimpinan partai.

"Mungkin perampasan aset bisa, harus bicara sama para ketum partai dulu. kalau di sini ndak bisa," kata Pacul.