Setelah 15 Tahun, Gedung Gereja GKI Bogor Barat Diresmikan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Sebelum peresmian, Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan bahwa peresmian Gedung Gereja GKI Pengadilan Pos Jemaat Bogor Barat merupakan kado Paskah yang istimewa bagi jemaat.

Dirinya menyampaikan penghargaan dan apresiasi bagi semua pihak yang telah bekerja ekstra keras, mulai dari wali kota Bogor serta jajaran yang telah menyelesaikan sesuai janjinya, masyarakat sekitar, jemaat dan panitia pembangunan.

“Peresmian gereja merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dan menjamin hak konstitusional warga negara, khususnya bagi warga negara yang beragama kristen.

Semua agama mengajarkan keberagaman, penghormatan dan penghargaan terhadap sesama.

Tidak ada satu agamapun yang mengajarkan diskriminasi dan permusuhan.

Dalam ajaran kristen keberagaman atau kepelbagaian bukan dalam keterpisahan tetapi dalam kesatuan agama, budaya, etnis dan bahasa dapat menjadi sarana untuk saling belajar dan untuk memperkaya visi serta pengalaman hidup sekaligus membangun kebersamaan.

Dalam ajaran Islam, mereka yang tidak saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan,” kata Menko Polhukam.

Bagi Mahfud MD, toleransi adalah salah satu yang harus terus dikuatkan dengan mengedepankan sikap saling menghormati antar sesama warga negara Indonesia sesuai dengan semangat konstitusional dan ajaran ketuhanan yang didasari dengan bertoleransi dan ber akseptasi terhadap pemeluk agama lain.

Bagi pengelola dan jemaat Gereja GKI Pengadilan Pos Bogor Barat, Mahfud MD berharap bisa menciptakan harmoni sosial, memupuk dan mengembangkan sikap toleransi serta memberi kontribusi positif terhadap pembangunan Kota Bogor, bekerjasama dengan umat beragama lain bukan untuk permusuhan.

Tito Karnavian : Bima Arya Tokoh Pluralisme Berani dan Menginspirasi

Mendagri, Tito Karnavian menilai, Gereja GKI Pengadilan Bogor Barat memiliki nilai yang sangat fenomenal bagi bangsa Indonesia, karena menjadi simbol dari penyelesaian persoalan yang telah berlangsung selama 15 tahun.

Dirinya menekankan pentingnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan kepala daerah menjadi kuncinya.

“FKUB yang aktif, rutin melaksanakan program komunikasi dan silaturahmi sehingga mampu memenej potensi konflik yang ada agar tidak terjadi perpecahan sehingga mampu menyelesaikan persoalan.

Kalau yang jarang bertemu, responsif ketika ada persoalan atau perpecahan.

Kuncinya adalah kepala daerah untuk menganggarkan bagi program kegiatan FKUB karena kalau sudah ada perpecahan, 'harga' yang dibayar itu mahal dan tinggi sekali, perih melihatnya,” kata Tito.