Pemkot Bogor Bakal WFH ASN Imbas Polusi Udara, Ahli Iklim IPB : Sebaiknya Jangan Dulu

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada besok, Jumat (25/U8/2023) akan memutuskan soal rencana Work From Home (WFH) bagi ASN.

Namun, kebijakan WFH di Kota Bogor ini justru mendapat respon yang berbalik dari 

Ahli Iklim Direktur Pusat Studi Perubahan Iklim dan pengelolaan Resiko Iklim, Rini Hidayanti.

Dia mengatakan, bahwa WFH di Kota Bogor harus dikaji terlebih dahulu sebab kondisi kualitas udara masih belum masuk ke taraf bahaya.

"Memang secara pengukuran kita belum bisa mobile karena terkendala SDM dan dana. Tapi, dari pengukuran alat kami di CCROM secara 3 jam berkala itu bisa dilihat. Sekarang kondisi udara belum dalam kondisi berbahaya, sebaiknya menurut saya jangan di WFH kan dulu ya," kata Rini saat zoom meeting bersama wartawan, Kamis (24/8/2023).

Kualitas udara di Kota Bogor yang masih belum masuk ke taraf berbahaya pasalnya secara realtime kualitas udara di Kota Bogor kondisinya selalu fluktuatif.

Dari malam sampai pagi, memang kualitas udara di Kota Bogor dalam kondisi yang buruk karena dipengaruhi oleh kelembaban.

Menjelang siang, kualitas udara di Kota Bogor kerap menunjukan indikator hijau yang mana tandanya sangat sehat.

Namun, dalam pekan ini, kualitas udara di Kota Bogor sendiri bisa disebut sebagai kualitas yang sangat tidak menyehatkan bagi masyarakat.

Rini melanjutkan, WFH itu memang kebijakan yang cukup signifikakn sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari lalulintas kendaraan di Kota Bogor.

Kendaraan di Kota Bogor menjadi penyumbang terbesar polusi udara terlebih pada jam-jam sibuk.

Kendaraan saat macet memang menjadi dominan penyumbang polusi di Kota Bogor.

Jika hal itu tidak bisa diakali, WFH dirasa percuma saja dengan tidak menghasilkan apa-apa.

"Karena memang di jam-jam berangkat dan pulang kantor itu memang lalulintas di Kota Bogor itu kondisinya macet. Terlebih pengendara kurang bijak sehingga menimbulkan macet, karena kalau macet itu kan pembakarannya lebih banyak, emisinya tinggi," jelasnya.

Meski begitu, Rini memberikan gambaran jika benar WFH dilakukan di Kota Bogor.

Ada dua sektor yang memang harus diperhatikan.

Yakni sektor produksi serta sektor pekerja yang memang memungkinkan bisa bekerja secara mobile.

"Untuk sektor produksi itu harus diperhatikan secara matang. Tapi, jika di sektor pekerja yang memang bisa mobile silakan," tambahnya.

Sementara itu, Ahli Iklim dan Kualitas Udara dari Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB, Anna Turyanti mengatakan, bahwa jika dalam WFH jumlah kendaraan yang ada di Kota Bogor masih belum ditekan hasilnya tidak akan terlihat.

Apalagi ditambah, jika aktifitas kontsruksi serta pembangunan lain masih masif di Kota Bogor.

"Sekarang kalau aktfitas kendaraan bermotornya dikurangi otomatis emisi akibat kendaraan memang berkurang. Tetapi,  kalau aktivitas industri dan kontruksi masih berjalan tentu tetap akan jadi sumber emisi juga," kata Anna.

Jika itu berhasil ditekan salah satunya menguragi penggunaan kendaraan pribadi, polusi udara dapat ikut ditekan.

Sebagai contoh, pada tahun 2020 lalu saat pandemi melanda.

Di Bundaran HI Jakarta, uji coba itu pernah dilakukan dan hasilnya menunjukan kategori bagus.

"Ketika terjadi pandemi pada 2020, di Bulan Maret itu mulai dibuat PSBB. Lokasi bundaran HI. Itu particular memang turun. Itu artinya penurunan aktivitas kendaraan bermotor di area tertentu memang cukup efektif untuk turunkan emisi kendaraan dan tingkatkan kualitas udara," tandasnya.