Gelar Raker Lanjutan Terkait Nasib Guru, DPRD Kota Bogor Keluarkan Rekomendasi Untuk Pemkot Bogor

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Tanpa menunggu waktu lama, DPRD Kota Bogor menindaklanjuti aspirasi dari Forum Guru Swasta Nasional (FGSN) Kota Bogor pada Rabu (17/01) lalu terkait kepastian penerimaan guru dalam formasi PPPK Kota Bogor.

DPRD Kota Bogor melalui Komisi IV menggelar rapat kerja ( raker) dengan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Bogor, Rabu (24/1).

Dalam rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto dan diikuti pula oleh perwakilan dari FGSN Kota Bogor.

Membedah persoalan prosesi penerimaan PPPK untuk sektor formasi guru yang ada di Kota Bogor.

Kepala Disdik Kota Bogor, Irwan Riyanto, menyampaikan bahwa Kota Bogor saat ini tengah mengalami kekurangan jumlah guru.

Hal tersebut, dikarenakan setiap bulannya ada 20 orang guru yang pensiun. Sehingga jika dikalkulasikan selama setahun, akan ada 240 orang guru yang pensiun.

Dengan tingginya jumlah guru yang pensiun, berdasarkan catatan Disdik Kota Bogor, saat ini Kota Bogor membutuhkan setidaknya 647 orang guru.

“Kami sepakat bahwa Kota Bogor harus membuka formasi lagi untuk guru-guru.

Namun, terkait persoalan FGSN ini kewenangannya ada di pusat dan kami sebagai dinas hanya memiliki wewenang untuk bagian penerimaan saja,” ungkap Irwan.

Lebih lanjut, Sekretaris BKSDM Kota Bogor, Abdul Rahman, menyampaikan akan mempelajari lebih lanjut kasus yang diajukan oleh FGSN secara khusus dalam waktu dekat ini.

Namun, dalam rapat tersebut, ia menyampaikan bagaimana proses penerimaan PPPK dan CPNS kepada seluruh peserta rapat kerja.

“Insyaallah untuk kedepannya untuk penerimaan PPPK dan CPNS di 2024 akan kami dorong dan optimalkan formasi untuk guru-guru,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil rapat, Atang menyampaikan terdapat empat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Bogor.

"Pekan lalu saya dan komisi 4 menerima langsung aduan FGSN. Saat ini langsung kita koordinasikan dengan Disdik dan BKPSDM. Ada 4 hal yang perlu kita follow up", jelas Atang.

Pertama, ia menugaskan Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk menuliskan surat pengaduan dari FGSN yang ditujukan ke Komisi II dan Komisi X DPR RI serta Kemenpan-RB terkait permasalahan ketidakadilan dalam proses perekurtan.