Nilai Tata Kelola Pemerintah Tidak Berjalan Baik, Ini Lima Pernyataan Sikap IPB University

Pasca UGM dan UI, kini Forum Keluarga Besar IPB University mengeluarka lima pernyataan sikap tentang pemerintah saat ini.

Penulis: Rahmat Hidayat | Editor: Yudistira Wanne
Istimewa
Pernyataan sikap IPB University soal tata kelola pemerintah saat ini, Sabtu (3/2/2024). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pasca UGM dan UI, kini Forum Keluarga Besar IPB University mengeluarka lima pernyataan sikap tentang pemerintah saat ini.

Hal ini disampaikan oleh mereka di IPB International Convention Center (IICC) pada Sabtu (3/2/2024) malam.

Perwakilan Forum Keluarga Besar IPB, Prof Dr Hariadi Kartodihardjo menilai, tata kelola pemerintah saat ini sedang tidak berjalan baik.

"IPB sebagai Kampus Rakyat menjunjung tinggi aspirasi rakyat dengan berpedoman pada Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," kata Hariadi dalam keterangan tertulisnya.

Pernyataan sikap ini dimulai dengan IPB mendorong kepemimpinan dan pemerintahan semestinya dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila.

"Sistem demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan individu, kelompok dan penguasa," tegas Hariadi.

Kedua, kepemimpinan nasional saat ini harus tetap dan wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan
adil.

"Itu dilakukan untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and baiance antara pemerintat áan DPR/DPD yang baik," tambahnya.

Ketiga, pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan.

"Sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan
bagi rakyat," ungkapnya.

Keempat, Peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat.

"Untuk itu, pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu," ungkapnya.

Terakhir, IPB meminta sikap dan suara kritis sivitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan tanpa rasa takut antuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved