Kemenhub Akan Lepas Subsidi, DPRD Desak Pemkot Bogor Putar Otak Cari Cara Kelola Biskita

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH -  Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto desak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mencari cara mengelola buy the service (BTS) Biskita Transpakuan selain menggunakan APBD.

Kata Atang, jika menggunakan APBD, dikhawatirkan tidak tertutupi semuanya.

APBD yang dibutuhkan Pemkot Bogor berkisar Rp 50 miliar untuk mengelola Biskita Transpakuan yang dalam waktu dekat tak akan disubsidi Kementerian Perhubungan lagi.

“Menurut saya pemkot harus menyediakan itu (APBD) karena kewajiban. Tapi harus mengambil cara-cara lain. Apakah dengan menggandeng swasta dengan lebih kuat lagi sehingga kebutuhan 50 miliar bisa tertangani dengan baik,” kata Atang kepada TribunnewsBogor.com belum lama ini.

Program transportasi ini memang program yang harus diprioritaskan.

Kata Atang, masyarakat sangat membutuhkan transportasi yang baik di Kota Bogor.

“Karena kita tidak bisa membiarkan publik tidak memiliki layanan transportasi publik yang memadai,” ujar Atang.

Namun, di sisi lain, Pemkot juga harus memikirkan program lain yang memang membutuhkan anggaran yang besar.

Program itu yakni pengelolaan sampah, pendidikan, kesehatan, sampai ke ekonomi yang memang tidak bisa dilupakan begitu saja.

“Memang ini harus ada satu kesiapan mencari terobosan terbaik dimana kemudian porsi (anggaran) masing-masing bisa tertangani. Mana yang mendesak dilengkapi baru kemudian berikutnya prioritas lain,” jelas Atang.

Atang menegaskan, dalam penyusunan anggaran ini harus penuh kehati-hatian.

“Terkait biskita nanti dilihat kebutuhannya berapa yang akan diambil, pemerintah skenarionya seperti apa. Nanti kita cek 1 per 1 mana yang memungkinkan dan kuat,” tandasnya.