Sikap Raffi Ahmad Soal Revisi UU Pilkada, Sibuk Kawal Gibran Kini Mendadak Beri Tanda Love

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Raffi Ahmad akhirnyya buka suara soal revisi Undang-Undang Pilkada.

Raffi Ahmad yang sempat digeruduk netizen terkait revisi UU Pilkada, kini akhirnya buka suara.

Saat massa melakukan aksu demo tolak revisi UU Pilkada di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Raffi Ahmad sibuk mengawal Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Raffi Ahmad bersama Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pasar Baru Trade Centre di Jalan Otista, Kota Bandung pada Kamis (22/8/2024).

Saat diminta konfirmasi awak media pun, Gibran dan Raffi Ahmad sama sekali tak bicara apapun tentang revisi UU Pilkada.

Raffi Ahmad diketahui memang selebritas yang dikenal pro Jokowi dan Prabowo Subianto.

Bahkan saat kampanye capres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Raffi Ahmad termasuk yang berpartisipasi.

Lewat akun Instagramnya yang memiliki 76 juta followers ini, Raffi Ahmad akhirnya buka suara soal revisi UU Pilkada.

Raffi Ahmad memposting capture cuitan Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam postingannya Raffi Ahmad hanya menyertakan emoji love merah.

Sufmi Dasco Ahmad memang mencuitkan soal kabar bahwa pengesahan revisi UU Pilkada hari ini dibatalkan.

"Pengesahan revisi uu pilkada yg direncanakan hari ini  tgl 22 AGT ..BATAL dilaksanakan,

oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada tgl 27 agustus nanti yg akan berlaku adalah keputusan JR  MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," cuit akun X Dasco.

Dasco menerangkan membatalkan rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada itu karena tidak memenuhi kuorum.

"Itu masih pagi loh saya batalin, belum ada demo-demo, bukan karena eskalasi. Kan waktu saya batalkan pagi belum ada demo. Kan kita batalin pagi tadi itu belum ada demo. Cuman karena memang enggak kuorum, makanya kita batalin," katanya.

Sementara itu Masinton Pasaribu mengatakan bakal mengawal dan memastikan bahwa revisi UU Pilkada tak akan dibahas lagi di DPR.

"Fraksi kami akan memperjuangkan unutk revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan," kata Masinton di depan mahasiswa yang demo tolak revisi UU Pilkada.

"Kita kawal bersama-sama, kami cuman sendiri sebagai Fraksi PDI Perjuangan yang melakukan ketidaksetujuan revisi UU Pilkada. Kita kawal bersama-sama," tambahnya.

Aktivis 1998 sekaligus pengamat politik Ray Rangkuti menilai, penundaan rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah  merupakan bagian taktik DPR RI agar membuat suasana adem.

“Ini jangan main licik itu DPR. Jadi, mereka tunda, tapi kalau mereka lihat suasananya makin adem lagi, nanti mereka paripurna lagi. Jadi jangan main licik lagi,” kata Ray ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Ray mengatakan, penundaan rapat merupakan siasat DPR RI untuk menurunkan tensi masyarakat yang tengah berdemo mengawal putusan MK.

Ia pun mengingatkan masyarakat agar tak terkecoh.

 “Ini kan cancel-nya, penundaan, ini karena mereka enggak kuorum kan? Nah di UU Omnibus Law juga kalau dibaca saat itu enggak korum, tapi mereka sahkan saja,” kata Ray.

“Makanya saya bilang, ini hanya taktik cuma buat adem suasana. Ketika sudah adem, mereka rapur. Dan rapurnya mereka tidak terlalu peduli atau kuorum juga. Kalau melihat UU Omnibus Law, mereka enggak kuorum tapi disahkan juga,” ujar Ray Rangkuti.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t