Bahas Kondisi Transportasi Kota Bogor, Pengurus Organda Curhat Keresahan ke Pimpinan Dewan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata menerima aspirasi pengurus DPC Organda Kota Bogor dalam rapat audiensi yang digelar pada Selasa (17/12/2024).

Dalam rapat tersebut, Ketua DPC Organda Kota Bogor, Sunaryana beserta jajaran menyampaikan berbagai keresahan, aspirasi dan masukan terkait isu transportasi di Kota Bogor.

Diantaranya adalah perihal kelanjutan operasional BisKita, program rerouting, program reduksi angkot dan rencana induk transportasi Kota Bogor.

Sunaryana membeberkan bahwa melalui Organda sebanyak 10 koperasi yang menaungi angkot di Kota Bogor telah membuat satu perusahaan konsorsium yang disiapkan untuk menjadi operator BisKita.

Namun seiring berjalannya waktu pelaksanaan BisKita di Kota Bogor, baik Organda maupun konsorsium tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan BisKita.

"Sehingga di akhir-akhir ini kami mempertanyakan kemana program ini akan dibawa. Kami selalu mendukung Pemkot, tetapi kami tidak pernah dilibatkan. Kami para pengusaha menunggu," tegas Sunaryana.

Menanggapi berbagai masukan dan aspirasi dari Organda, Rusli mengambil kesimpulan bahwa terdapat permasalahan komunikasi antar stakeholder dalam menata transportasi di Kota Bogor.

Ia pun menekankan bahwa kedepan Pemkot Bogor, Dishub Kota Bogor dan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor harus bisa merangkul semua stakeholder agar program BisKita bisa berjalan dan tidak dimonopoli oleh salah satu pihak saja.

"Kami dari DPRD Kota Bogor mendukung pelaksanaan BisKita yang transparan dan berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sehingga kami akan meminta Pemkot, Dishub dan PTP untuk merangkul semua pihak agar program yang baik ini bisa berjalan," ujar Rusli.

Rusli berharap dengan adanya Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Transportasi, Pemkot Bogor mampu melakukan intervensi dan kolaborasi dalam pelaksanaan BisKita dan menyusun rencana induk transportasi Kota Bogor dengan baik kedepannya.

"Tentu kami akan menindaklanjuti Perda dengan mengagendakan rapat kerja bersama melalui komisi-komisi terkait dengan Organda, Dishub dan PTP agar Rencana Induk Transportasi bisa disusun dengan baik dan benar," tegas Rusli.

Di lokasi yang sama, Dadang menjelaskan perihal perjalanan penganggaran BisKita di 2025 mendatang melalui APBD.

Menurutnya semangat DPRD Kota Bogor untuk mendanai subsidi BisKita didasari oleh keinginan memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat.

Namun, pelayanan tersebut harus dilandasi oleh kajian yang komprehensif dan riil agar anggaran yang dikeluarkan bisa tepat guna.

"Jadi dengan anggaran Rp10 miliar yang sudah dianggarkan tahun depan, kami akan melakukan evaluasi dan mencatat perkembangan. Jika program ini bisa berjalan baik tentu kami akan menambahkan anggarannya," tegas Dadang.