Harga Tiket Taman Nasional Gunung Halimun Salak Bogor Tembus Rp 50 ribu, Pemerintah Hanya Gigit Jari

Ia menilai harga tiket tersebut terlalu tinggi untuk wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Bumi Tegar Beriman.

Penulis: Muamarrudin Irfani | Editor: Ardhi Sanjaya
Dok Polres Bogor
HARGA TIKET TNGHS - Pintu masuk objek wisata Curug Nangka di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Naiknya harga tiket masuk ke kawasan Taman Nasional banyak dikeluhkan, termasuk di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Pasalnya, harga tiket masuk yang sebelumnya Rp22 ribu menjadi Rp37 ribu saat weekdays, sedangkan saat weekend dari yang sebelumnya Rp32 ribu menjadi Rp54 ribu per orangnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor, Yudi Santosa turut menyayangkan hal tersebut.

Dalam prosesnya, kata dia, pemerintah daerah hanya menerima surat pemberitahuan tanpa adanya penjelasan secara rinci.

Ia menilai harga tiket tersebut terlalu tinggi untuk wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Bumi Tegar Beriman.

"Kami juga melihat sebetulnya kemahalan, item-item juga harus jelas, dia kenaikannya harus jelas, itu engga ada tuh, tiba-tiba naik 120 persen saja, di sosialisasi engga ada," ujarnya kepada wartawan, Jumat (31/1/2025).

Yudi Santosa juga menyesalkan atas kenaikan dari retribusi tiket masuk tersebut.

Sebab menurutnya akan berpengaruh terhadap menurunnya jumlah kunjungan yang membuat serta berdampak bagi roda ekonomi masyarakat setempat.

"Yang kena imbasnya langsung masyarakat tadi UMKM nya, pemilik-pemilik home staynya kena juga itu," katanya.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Bogor tak bisa berbuat banyak karena kewenangan untuk pengelolaan merupakan ranah dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Bahkan, Yudi Santosa menyebut tidak ada pemasukan ke kas pemerintah daerah dari objek wisata yang berada di kawasan taman nasional tersebut.

"Saya juga menyayangkan sih karena tadi secara umum masyarakat engga tau, protesnya ke pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah engga dapat apa-apa," katanya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved