Siswa SMAN Curhat ke Demul Soal SPP hingga Uang PIP Dipotong Sekolah, Kepsek Langsung Kena Mental

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pelajar di SMAN 7 Cirebon curhat ke Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi soal adanya pungutan di sekolah.

Kepada Dedi Mulyadi, siswi itu mengaku masih disuruh membayar SPP Rp 200 ribu per bulan.

Padahal menurut Dedi Mulyadi, seharusnya sekolah negeri tidak lagi meminta uang dari siswanya.

Tak hanya itu saja, siswa yang hendak lulus sekolah juga diminta membayar uang bangunan Rp 6,4 juta dari sebelumnya Rp 8,4 juta.

Siswa juga curhat soal adanya potongan uang PIP (Program Indonesia Pintar) yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Bahkan para siswa juga harus menyerahkan kartu ATM berseta PIN-nya ke pihak sekolah.

Hal itu sontak membuat Dedi Mulyadi kaget.

Dilansir dari Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Jumat (7/2/2025), Dedi Mulyadi mengunjungi SMAN 7 Cirebon.

Kunjungan Dedi Mulyadi itu dikarenakan pihak sekolah belum menyelesaikan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Sehingga para siswanya terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP).

Demul pun meminta para siswa untuk tenang karena masa finalisasi diperpanjang.

Ia juga akan membantu agar proses tersebut cepat diselesaikan.

Kemudian saat hendak berbicara dengan guru soal SNBP, Dedi Mulyadi dijegat oleh dua siswi yang mencurahkan keluhaannya.

Kepada Demul, siswi itu melaporkan adanya pungutan yang sering dilakukan pihak sekolah.

"PIP kita diambil. Harusnya satu siswa dapet Rp 1,8 juta, tapi ternyata diambil Rp 250 bilangnya untuk partai lagi," kata siswi tersebut.

Menurutnya, uang itu diambil oleh pihak sekolah dan informasinya akan diberikan untuk Partai Politik.

"Kita ke bank terus di depan pintu ada dua orang dari TU buat ngambil buku tabungan, PIN, sama kartu ATM siswa," kata dia.

Mendengar itu, Dedi Mulyadi pun terkejut. Ia heran kenapa PIN siswa harus diberi tahu kepada pihak sekolah.

"Jadi pihak sekolah yang ambil (uang Rp 250 ribu), jadi semua seangkatan PIN-nya sama," kata siswi itu lagi.

Baca juga: Profil Kepsek SMAN 4 Karawang yang Didemo Siswa karena Gagal Ikut SNBP, Minta Uang ke Dedi Mulyadi

"Oh gak boleh, PIN itu kan harusnya rahasia. Terus apa lagi ?," tanya Dedi Mulyadi.

Siswi itu kemudian curhat soal uang gedung yang harus dibayar sebelum mereka lulus.

"Angkatan kita dimintain uang gedung Rp 6,4 juta, sebelumnya Rp 8,4 juta. Satu angkatan per siswa, itu setelah rapat orang tua jadi Rp 6,4 juta," katanya.

Belum lagi, semua siswa yang saat ini kelas XII, ternyata masih dimintai iuran SPP.

"Setelah itu SPP kita per bulan Rp 200 ribu dari kelas X sampai lulus," curhatnya.

Tak hanya itu saja, mereka juga diminta untuk membeli LKS sebesar Rp 300 ribuan.

"Jadi pungutannya banyak banget ya ?," kata Dedi Mulyadi heran.

Rupanya siswa juga masih dipaksa menyumbang Rp 150 ribu untuk masjid.

"Iya terus ada sumbangan masjid Rp 150 ribu, harusnya seikhlasnya," ujar siswi itu lagi.

Dedi Mulyadi pun langsung mempertanyakan itu kepada pihak sekolah.

Namun rupanya saat Dedi Mulyadi datang, kepala sekolahnya sedang tidak ada.

"Lagi kurang enak badan, Pak," jawab seorang guru.

"Kenapa di sini masih ada iuran per bulan?," tanya Dedi Mulyadi.

Namun guru itu mengaku tidak bisa menjawab karena bukan ranahnya.

Ia pun diminta oleh Dedi Mulyadi untuk memanggil bagian humas yang bisa menjelaskan soal pungutan itu.

"Jelasin, artinya biar tidak jadi problematika. Artinya kalau itu jadi kebutuhan mendasar sekolah, tidak apa-apa, kemarin itu jadi kebutuhan dasar yang tidak bisa ditinggalkan gak apa-apa, yang penting ke depan mau saya benahi," kata Demul.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t