Respons Ketua DPRD Kota Bogor Soal TK Sampai SMP Dilarang Study Tour, Sebut Keputusan yang Tepat

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Adityawarman Adil setuju dengan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) melarang TK sampai SMP untuk melaksanakan kegiatan study tour.

Larangan ini seperti diketahui dikeluarkan Pemkot Bogor dalam bentuk Surat Edaran (SE) bernomor 100.3/993-Sekret yang dikeluarkan mulai dari tanggal 21 Februari 2025.

SE ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkenaan dengan larangan study tour.

“Sudah tepat. Dan kami pun (DPRD) setuju,” kata Adityawarman Adil saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Senin (24/2/2025).

Study tour yang sering dilaksanakan memang kerap menyulitkan orang tua siswa.

Orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan yang lumayan cukup besar.

Bahkan, kata Adityawarman, beberapa study tour dilaksanakan sebagai syarat kelulusan. 

“Karena study tour itu kan mestinya tidak ada pemaksaan, tidak ada kewajiban bagi siswa. Dan jangan sampai pula, menjadi syarat kelulusan. Kami setuju apa yang sudah dikeluarkan,” ujarnya.

Ia berharap, semua sekolah melaksanakan SE yang sudah dikeluarkan Pemkot Bogor.

“Mudah-mudahan bisa meringankan beban orangtua siswa juga. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya apapun,” ucapnya.