Terjawab di DPR, Polemik Oplosan Pertalite - Pertamax, Pertamina dan SPBU Swasta Sebut Soal Campuran

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Isu soal oplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax baru-baru heboh menjadi perbincangan banyak orang.

Kemunculan isu ini bersamaan dengan diungkapkannya dugaan kasus korupsi oleh pihak Kejaksaan Agung yang melibatkan pejabat Pertamina.

Atas isu ini ditambah sekarang sudah menjelang Ramadhan 2025, Komisi XIII DPR RI mengundang Pertamina dan para pengusaha SPBU swasta untuk menggelar rapat, Rabu (26/2/2025).

Rapat DPR terbuka ini dipimpin oleh angota DPR RI Komisi XII, Bambang Haryadi.

Dalam rapat tersebut terungkap ada tidaknya kemungkinan Pertalite (RON 90) dioplos menjadi Pertamax (RON 92).

Dalam pemaparan dari pihak Pertamina Patra Niaga, diungkapkan bahwa setiap merk SPBU memiliki formula untuk keunggulan masing-masing produk BBM.

Yaitu adanya penambahan aditif dan warna di BBM sebelum diedarkan ke SPBU.

Namun hal itu tidak serta merta merubah BBM jenis RON 90 menjadi RON 92.

Pertamina Patra Niaga pun memastikan bawa BBM RON 90(Pertalite) yang dijual itu sesuai ROM 90, RON 92 (Pertamax) sesuai dengan RON 92.

Selain itu, aditif yang digunakan oleh masing-masing perusahaan BBM berbeda, karena ini untuk menunjukan kualitas dari BBM masing-masing perusahaan.

"Jadi RON itu sudah pasti sama kan, setiap badan usaha ini memoles lah kan, kira-kira gitu kan," kata Banbang Haryadi menyimpulkan penjelasan dari pihak Pertamina.

"Jangan dipersepsikan RON-nya itu jadi berbeda, jadi penambahan zat aditif tidak dapat digolongkan sebagai pengoplosan, hanya menambahkan kualitas, kunggulan lah," sambung Bambang.

Pihak DPR kemudian beralih menanyakan soal kualitas BBM ini ke perwakilan perusahaan BBM swasta.

Para perusahaan BBM swasta ini antara lain perwakilan Mobility Shell Indonesia, PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), PT AKR Corporindo, PT Indomobil Prima Energi dan PT Vivo Energy Indonesia.

Pada momen ini sempat diwarnai hujan interupsi karena ada anggota DPR yang meminta penjelasan teknis, namun ada dari perusahaan BBM swasta sulit menjelaskan karena tidak membawa tim teknisnya ke gedung DPR.