Jumpa Dedi Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bogor dapat Pesan Penting: Kurangi Rapat Turun ke Lapangan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Ketua DPRD Kota Bogor, Dr Adityawarman Adil, menghadiri pertemuan strategis bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam acara Sinergi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Aula Husni Hamid, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Karawang, Selasa (4/3/2025).

Adit mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kebijakan demi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Jawa Barat, termasuk di Kota Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang erat dengan pemerintah provinsi guna memastikan kebijakan pembangunan yang selaras antara tingkat kota dan provinsi.

Ia menekankan bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, baik di tingkat kota maupun provinsi, menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami di DPRD Kota Bogor siap mendukung dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam berbagai program pembangunan. Sinergi ini sangat penting agar kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Bogor," ujar politisi PKS ini.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam arahannya menekankan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dalam tata kelola pemerintahan. 

Ia mengaku lebih memilih turun langsung ke lapangan dan berdiskusi dengan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan rapat formal.

"Saya mengubah rapat dengan pola ngobrol, tapi tetap menghasilkan solusi," ujarnya.

Selain itu, Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya perubahan tata ruang, terutama di wilayah yang mengalami banjir.

Ia mengusulkan konsep pembangunan rumah panggung dengan desain tinggi 2,5 meter sebagai solusi adaptasi terhadap bencana.

"Saya ingin mengembalikan kawasan konservasi ke fungsinya. Jika lahan perkebunan sudah tidak menghasilkan, jangan diusik. Pembangunan harus berangkat dari kedekatan kita dengan alam," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat juga menekankan perubahan dalam pengelolaan tenaga kerja.

Ia meminta setiap desa memiliki operator yang bertugas menginput data tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan keahlian. 

Dengan sistem ini, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja bisa langsung melihat data yang tersedia tanpa proses berbelit.

Selain itu, Dedi Mulyadi mengkritik pola distribusi bantuan sosial yang sering kali dipolitisasi.