Gubernur Jabar Nunggak Pajak Mobil Mewah, Anggota DPRD Desak Dedi Mulyadi Segera Lunasi

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Kasus tunggakan pajak kendaraan pribadi yang dimiliki oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi sorotan banyak pihak.

Salah satu pihak yang menyoroti kasus tersebut yakni Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Taufik Nurrohim.

Taufik menjelaskan pajak kendaraan menjadi bagian penting dari pendapatan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik.

Program penghapusan pajak kendaraan yang digulirkan oleh orang nomor satu di Jawa Barat itu kontradiktif dengan kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan. 

Sehingga, sudah selayaknya pajak kendaraan dibayar sesuai ketentuannya dan berlaku untuk semua elemen masyarakat, termasuk pejabat sekelas Gubernur.

"Kepatuhan terhadap pajak harus dimulai dari seluruh elemen, termasuk pejabat," ujar Taufik, Kamis (24/4/2025).

Taufik sendiri mengaku telah mendengar klarifikasi yang disampaikan Dedi Mulyadi soal tunggakan pajak mobil mewah tersebut.

"Klarifikasi yang telah disampaikan oleh Gubernur merupakan langkah yang sudah jelas, terutama karena disertai dengan komitmen untuk menyelesaikan kewajiban tersebut," katanya.

Taufik pun mendorong agar Dedi Mulyadi segera menyelesaikan tunggakan pajak kendaraannya agar tidak muncul persepsi negatif dari publik terhadap pejabatnya.

"Namun tentu kita berharap, proses penyelesaian administratif ini juga segera diselesaikan agar tidak menimbulkan persepsi negatif lebih luas," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anggota DPRD Jabar Desak Dedi Mulyadi Segera Lunasi Tunggakan Pajak Mobilnya,