MAKIN Panas, Baim Wong Balas Aduan Paula Verhoeven Soal Kekerasan Seksual, Kini Ikut Ajukan Banding

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Perseteruan Baim Wong dan Paula Verhoeven setelah resmi bercerai tampaknya makin panas.

Tak terima diadukan ke Komnas Perempuan soal dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga kekerasan seksual, Baim Wong bakal lakukan banding.

Baim Wong melalui Kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid membantah telah melakukan KDRD kepada Paula Verhoeven.

Pada Rabu (30/4/2025), Paula Verhoeven mendatangi Komnas Perempuan untuk mengadukan Baim Wong.

Paula mengaku mendapat kekerasan berupa fisik, seksual, ekonomi, hingga psikis dari Baim Wong.

Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bachmid yang mengatakan kalau dugaan itu tidak terbukti di persidangan.

"Secara telak, itu pertimbangan hakim menyatakan tidak bisa terbukti adanya KDRT baik secara psikis maupun fisik. Aneh kalau mereka tidak baca pertimbangan tersebut. Atau kalau tidak punya putusan, saya kasih," kata Fahmi dikutip dari Youtube Intens Investigasi, Jumat (2/5/2025).

Soal adanya video yang dibawa Paula Verhoven soal dugaan KDRT, menurut Fahmi itu hanya konten semata.

"Konten bisa terjadi kepada mana saja, artinya bagian dari profesi dan sebagainya," ujarnya.

Ia pun menjelaskan bahwa video Baim Wong menarik tangan Paula itu tidak diperdebatkan di persidangan.

"Apakah itu ditarik, seingat saya pada saat proses itu, itu adalah proses adegan film kalau enggak salah. Jadi itu bukan proses apa, tapi bagian dari persoalan profesi terkait dengan adegan film. Kalau tidak salah seperti itu. Dan itu tidak ada terjadi perdebatan kok di dalam persidangan, tidak ada," jelasnya.

Bahkan menurut dia, video yang dibawa Paula Verhoeven itu tidak didukung adanya bukti lain.

"KDRT cuma dia nyatakan ada video, setelah video itu tanpa didukung bukti, bukti itu visum, bukti itu keterangan bahwa dia secara psikis merasa menderita, secara fisik menderita ada lebam misalnya," ungkap Fahmi lagi.

Sehingga kata dia, dugaan KDRT itu tidak terbukti di putusan sidang.

"Itu tidak ada semua, sehingga dalam pertimbangan halaman 113, tidak terbukti adanya KRDT sebagaimana yang diatur dalam UU KDRT," tandasnya.