Masih Ada Ketimpangan Pendidikan di Kota Bogor, Ketua DPRD Tekankan Pentingnya Pembenahan Sistem

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, didampingi Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasby Alatas menekankan pentingnya pembenahan sistem pendidikan di Kota Bogor agar benar-benar inklusif dan memihak seluruh lapisan masyarakat.

Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan pendidikan sebagai hak, bukan kemewahan yang hanya bisa diakses segelintir orang.

Dalam refleksinya, Adityawarman menyebut bahwa meskipun Kota Bogor mencatat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,03 pada 2024, masih terdapat ketimpangan signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan. 

“Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD mencapai 98,48 persen, namun menurun menjadi 88,43 persen di jenjang SMP dan hanya 61,36 persen di SMA. Untuk perguruan tinggi, lebih rendah lagi, hanya 20,51 persen. Ini tanda bahwa banyak anak-anak kita belum bisa melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi maupun sosial,” ujarnya, Jumat (2/5/2025).

Lebih lanjut, wakil rakyat Bogor menyoroti dominasi sekolah swasta di Kota Bogor, terutama di tingkat TK hingga SMA, yang menandakan belum optimalnya peran negara dalam menjamin akses pendidikan dasar hingga menengah. 

“Kita tidak ingin pendidikan menjadi komoditas. Negara harus hadir lebih kuat, apalagi bagi keluarga berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Adityawarman juga menyampaikan keprihatinan atas masih tingginya angka lulusan SMK yang justru mendominasi daftar pencari kerja, padahal pendidikan vokasional seharusnya menjadi jembatan ke dunia industri. 

“Kita perlu sinergi antara sekolah dan dunia kerja agar kurikulum sesuai kebutuhan nyata. Jangan sampai lulusan SMK hanya jadi pengangguran terdidik,” tambahnya.

Politisi PKS ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan semua pihak, termasuk dunia usaha, dalam membangun ekosistem pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Dr. Adityawarman berharap Hari Pendidikan Nasional tahun ini menjadi titik balik untuk memperjuangkan sistem pendidikan yang membebaskan, memanusiakan, dan menjangkau semua.

“Pendidikan bukan hanya urusan dinas, tapi urusan seluruh warga kota. Dari ruang kelas hingga meja perencanaan anggaran, semuanya harus punya satu semangat: mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata,” pungkasnya.