Wacana Asuransi Ketika Banyak Pelajar Keracunan Makan Bergizi Gratis : Akal-akalan Pemerintah

Boros Anggaran

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai rencana BGN untuk memberikan asuransi program MBG sebagai bentuk pemborosan anggaran negara.

“Kan sudah ada BPJS! Koordinasikan saja dengan BPJS Kesehatan, ngapain buang-buang duit anggaran negara lagi?” ujar Irma saat dimintai tanggapan, Senin (12/5/2025).

Pernyataan ini disampaikan menanggapi wacana BGN yang akan mempertimbangkan pembiayaan asuransi sebagai bagian dari skema perlindungan apabila terjadi keracunan makanan pada penerima manfaat program MBG. 

Irma menilai skema BPJS seharusnya sudah cukup untuk menjamin kebutuhan pengobatan.

“Kalau ada makanan basi dan tidak sampai berakibat fatal, ya bawa saja ke puskesmas atau RSUD dengan jaminan BPJS. Kan sekarang Pemda juga sudah kerja sama dengan BPJS Kesehatan?” jelasnya.

Irma juga menyoroti efektivitas penggunaan dana negara dan meminta agar BGN memprioritaskan skema perlindungan yang sudah tersedia.

Namun, jika kejadian yang terjadi tergolong fatal, ia menilai santunan tetap perlu diberikan.

“Kecuali jika, mohon maaf, ada kejadian yang fatal, BGN wajib beri santunan. Tapi kalau asuransi menurut saya berlebihan,” tegasnya.

Untuk perlindungan pekerja dapur MBG, Irma justru mendorong BGN agar memastikan mereka ikut dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Mereka wajib jadi peserta BPJS TK yang dua program, yang preminya Rp16.800. Yang di-cover adalah kecelakaan kerja dan tunjangan kematian,” jelasnya.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar menilai, asuransi program MBG hanyalah akal-akalan untuk menopang industri asuransi. 

“Saya kira ini hanya akal-akalan saja dari pemerintah untuk menopang industri asuransi BUMN maupun swasta,” kata Wahyudi, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Dia menuturkan, adanya asuransi MBG berpotensi membuat dana pemerintah disalurkan kepada pihak ketiga, yakni industri asuransi yang saat ini tengah lesu.

“Ini membuka potensi dana negara disalurkan untuk pihak ketiga, khususnya untuk asuransi, yang saat ini tengah lesu karena penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat,” lanjut dia.